Purbalingga, serayunews.com
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, pihaknya telah mengikuti video conference dalam rangka Rakor Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro, di Ruang Pringgitan Pendopo Dipokusumo, Senin (14/06/2021).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI, Dr Ir Airlangga Hartarto MBA MMT IPU. Sejumlah stakeholder juga memberikan paparan, diantaranya Mendagri, Menkeu, Menkes, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
“Kita sedang menyusun rencana tindak lanjut dari hasil rapat kordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat. Dalam waktu dekat akan dilakukan rakor di tingkat Kabupaten dan Kecamatan,” kata Tiwi, Selasa (15/06/2021).
Disampaikan bahwa, peningkatan kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah cukup signifikan. Hal itu perlu mendapatkan perhatian khusus, terlebih adanya varian dari India yang masuk Jateng. “Mmaka perlu langkah antisipatif, agar tidak lebih meluas, apalagi di Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.
Masih dari Tiwi, ditengah peningkatan kasus covid-19, masyarakat mulai jenuh sehingga penerapan prokes akhir akhir ini menurun. Maka, perlu diterapkannya berupa sanksi tegas sesuai Perda sehingga ada efek jera. “Perda perlu benar-benar diterapkan, agar masyarakat bisa lebih disiplin,” katanya.
Selain itu, langkah lian, sedang direncanakan adanya tanda khusus bagi rumah yang sedang digunakan untuk karantina mandiri. Tujuannya agar tidak sampai terabaikan. Hal itu termasuk di dalamnya, perlu ditekankan SOP soal Isolasi Mandiri.
“Bagi rumah yang menjalani Isolasi Mandiri harus ada tanda, agar mendapatkan perhatian, tidak kapiran, dan terus diawasi,” kata dia.
Tiwi menambahkan, sampai sejauh ini, perlu juga dilakukan pengawasan demi suksesnya program vaksinasi. Setidaknya itu menjadi langkah antisipasi, semakin merebahkan penyebaran virus Covid 19.
