SERAYUNEWS – Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan dana kepada Pemkab Banyumas, untuk pembangunan gedung untuk menyimpan arsip dan properti. Tak hanya itu, KPU juga berencana meminta dana hibah untuk melaksanakan program-programnta, paska usai tahapan Pilkada.
Ketua KPU Banyumas Rofingatun Khasanah menyampaikan, bahwa KPU Banyumas akan mengajukan permohonan kepada Pemda untuk membangun gedung arsip di belakang kantor KPU. Hal ini perlu, karena kontrak sewa gudang logistik akan berakhir pada November 2025.
“Pun juga kami kiranya nanti meminta bantuan dari Pemda untuk hibah diluar tahapan, karena kami punya program-program berkelanjutan salah satunya pendidikan pemilih berkelanjutan,” katanya, usai evaluasi tahapan Pilkada, Rabu (15/1/2025).
Tahapan Pilkada Kabupaten Banyumas telah berakhir dengan ditandai penetapan pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih, yang telah diselenggarakan pada Kamis 09 Januari 2025.
Sampai akhir tahapan dan bergantinya tahun, KPU Banyumas menyisakan alokasi anggaran, atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (Silpa). Besaran Silpa yang ada sekitar Rp 5 sampai Rp 6 miliar. Mereka memiliki waktu maksimal untuk mengembalikan ke kas daerah, sampai awal April 2025.
“Batas waktu pengembalian maksimal tiga bulan setelah pengusulan, jadi sekitar 10 April Silpa akan kami kembalikan,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas menyelenggarakan evaluasi tahapan Pilkada serentak 2024, bersama dengan Pemkab Banyumas, Forkompinda, serta steak holder terkait, termasuk akademisi dan LSM.
Ada beberapa hal yang menjadi sorotan pada evaluasi tersebut. Di antaranya adalah mengenai angka partisipasi masyarakat yang tidak sesuai target, regulasi, pelanggaran pemilu, serta sisa lebih anggaran (Silpa).
Pj Bupati Banyumas Awaluddin Iskandar menyampaikan, kedudukan Pemkab dalam konteks sinergitas, pihaknya tetap melakukan kordinasi dengan berbagai pihak.
“Ke depan tolong semua dievaluasi semua kejadian dalam pelaksanaan yang belum ada regulasi dilakukan penyempurnaan selanjutnya. Seperti halnya soal kotak kosong, ajukan saja saran dan masukan, agar bisa sampai ke tingkat pusat,” kata.
Sementara itu, Ketua KPU Banyumas Rofingatun Khasanah menyampaikan, pada Pilkada 2018 tingkat partisipasi mencapai 74 persen. Namun di Pilkada 2024 tak sampai angka 70, tepatnya hanya 69 persen.
Rofingatun berdalih, penurunan angka partisipasi karena banyak warga Banyumas yang merantau ke luar kota, entah kerja atau kuliah, mereka tidak bisa pulang saat hari pemungutan suara. Faktor lainnya terkait dengan adanya hanya ada satu Paslon di Banyumas.
“Namun kami tetap bersukur bahwa, partisipasi di Kabupaten Banyumas relatif lebih tinggi dari pada kabupaten lain di tetangga, contohnya Cilacap. Walaupun di Banyumas hanya satu pasangan calon namun nilai partisipasinya di atas rata rata,” kata dia.
