SERAYUNEWS – Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjarnegara, tingkat penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah tersebut masih tergolong rendah. Dari total 805.299 warga wajib KTP baru 796.866 warga yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Sedangkan serapan IKD baru 57.199 jiwa atau sekitar 7,18% yang telah memanfaatkan IKD.
Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjarnegara, Tien Sumarwati mengatakan, dinas terus melakukan upaya maksimal untuk sosialisasikan IKD kepada warga melalui berbagai cara. Salah satunya menggerakkan perangkat desa untuk sosialisasi kepada masyarakat.
Pihaknya terus memperkuat kampanye informasi dan memberikan bimbingan lebih lanjut kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang IKD. “Kami menyadari bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara menggunakan IKD. Kami akan terus berupaya untuk mempermudah proses adopsi dan memberikan edukasi yang lebih efektif termasuk jemput bola dan memotivasi petugas pelayanan desa (PPD) agar saat pelayanan adminduk memotivasi warga untuk aktivasi IKD,” katanya, Senin (29/7/2024).
Terkait serapan IKD, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam peringkat 9 besar di Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya serapan IKD ini menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai komentar dari masyarakat. Beberapa warga mengungkapkan ketidakpastian mengenai manfaat dan keamanan data yang disimpan dalam format digital.
Yanto, warga Kecamatan Punggelan mengatakan, ada banyak hal yang berlaku sebaliknya di masyarakat di antaranya IKD belum bisa di pakai di Lembaga Swasta atau masih meminta fisik. “Kepentingan pajak ranmor juga masih meminta fisik E-KTP saat akan bayar pajaknya,” katanya.
Selain itu, kata Yatno, pemberitaan tentang bocornya data ke pihak asing juga menjadi ketidakpercayaan masyarakat untuk beralih ke IKD. Menurut dia, banyak warga takut kena hack atau disalahgunakan mengingat akhir-akhir ini banyak pembajakan nomor whatsapp untuk kejahatan tertentu termasuk pula aplikasi IKD yang terlalu besar sehingga HP warga tidak mampu menjalankannya.
Masyarakat berharap agar pemerintah dapat meningkatkan program sosialisasi dan memastikan keamanan data pribadi dalam penggunaan IKD untuk mendorong lebih banyak warga untuk beralih ke sistem identitas digital ini.
