SERAYUNEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum mempertimbangkan pemberian pulau sebagai lokasi pengungsian bagi warga Rohingya.
Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan menyediakan tempat penampungan sementara untuk mereka.
Hal ini akan mengonfirmasi bahwa pemerintah fokus pada penyediaan fasilitas penampungan sementara untuk mengatasi adanya para pengungsi Rohingya.
“Kita belum memikirkan satu pulau, tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara.” kata Mahfud, dilansir dari Antara pada Minggu, 10 Desember 2023.
Mahfud MD juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pihak internal Indonesia dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait kedatangan pengungsi Rohingya.
Pihak yang terlibat dalam sindikat TPPO pun akan ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Saat ini, kata Mahfud, pemerintah fokus untuk menyelesaikan masalah sosial-politik yang melibatkan para pengungsi Rohingya.
“Hasil rapat yang saya pimpin bersama beberapa kementerian, masalah Rohingya itu memang ada pihak internal kita yang menjadi bagian atau jaringan TPPO, sehingga memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi kemana, itu ada sindikatnya,” ucapnya.
“Nah, kita akan menyelesaikan masalah sosial-politiknya, itu kan masalah kemanusiaan, orang sudah keluar karena diusir oleh negara sendiri misalnya Rohingya, diusir dari Rohingya, Malaysia tidak mau terima, Australia tidak mau terima,” lanjut Mahfud.
Menkopolhukam juga menekankan bahwa akan ada upaya yang dilakukan pemerintah. Yakni untuk mengatasi kebutuhan domestik dan kemanusiaan para pengungsi agar dapat terlaksana dengan baik.
“Kita akan memperhitungkan bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini,” tandasnya.***
