SERAYUNEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) akhirnya angkat bicara mengenai perizinan Starlink. Starlink merupakan layanan internet milik Elon Musk yang baru saja masuk ke Tanah Air.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, memberikan hak jawab atas informasi pemberitaan di media massa yang beredar. Pemberitaan mengungkapkan angka BHP hanya di kisaran Rp2 Miliar per tahun.
Ismail menyebutkan bahwa besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Starlink adalah sekitar Rp.23 miliar per tahun.
“Besaran BHP ISR yang dikenakan kepada Starlink yang benar adalah sekitar Rp 23 miliar per tahun,” sebut Ismail. Serayunews.com mengutip itu dari siaran pers kominfo.go.id, Minggu (23/6/2024).
Selanjutnya, Ismail menjelaskan, besaran BPH merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP No. 43 Tahun 2023).
“PP No. 43 Tahun 2023 tersebut ditetapkan setelah melalui serangkaian konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dan tahapan harmonisasi dengan sejumlah kementerian terkait lainnya,” jelasnya di Jakarta Pusat.
Tak hanya Starlink, Ismail menyatakan bahwa pengenaan BHP ISR untuk seluruh penyelenggara satelit merujuk pada regulasi yang sama, yaitu PP No. 43 Tahun 2023 dan aturan pelaksanaannya.
Dengan demikian, BHP ISR untuk Starlink bersumber dari dasar hukum sama seperti BHP ISR untuk penyelenggara satelit lain.
Ismail turut mengungkapkan peran pihaknya dalam melaksanakan pengenaan BHP ISR sesuai dengan aturan yang ada.
“Peran dari Kementerian Kominfo adalah menghitung dan menetapkan besaran BHP ISR untuk penyelenggara satelit dengan berdasarkan pada formula dan indeks yang telah ditetapkan dalam regulasi, baik PP No. 43 Tahun 2023 maupun aturan pelaksanaannya, untuk kemudian ditagihkan kewajiban BHP tersebut kepada penyelenggara satelit bersangkutan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ismail menegaskan BHP Seluler pada Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) berbeda dengan BHP Satelit yang berupa ISR. Menurutnya, BHP IPFR seluler bersifat eksklusif, dalam artian satu pita frekuensi, satu pemegang izin, untuk satu wilayah layanan.
Sementara itu, BHP ISR Satelit tidak bersifat eksklusif. Jadi, satu pita frekuensi tertentu tidak hanya berlaku untuk satu pemegang izin, melainkan bersama-sama dengan penyelenggara satelit lain.
“Penggunaan frekuensi untuk satelit menggunakan pola sharing frekuensi melalui pemanfaatan slot orbit yang berbeda atau pembagian wilayah cakupan, yang menjadikannya tidak eksklusif di satu pita frekuensi tertentu. Hal yang sama juga terjadi untuk layanan Starlink,” jelasnya.
Ismail menjelaskan ISR, sesuai ketentuan regulasi, durasi penggunaan lebih pendek daripada IPFR.
Berbeda dengan BHP ISR, termasuk untuk satelit yang perhitungannya menggunakan formula sebagaimana dalam regulasi PP No. 43 Tahun 2023.
Menurut Ismail, BHP IPFR Seluler, khususnya pada tahun-tahun awal izin, pada umumnya merupakan hasil dari mekanisme lelang frekuensi. Di sini terjadi kompetisi harga di antara para calon pemegang izin.
Kemudian, ini klarifikasi mengenai kemungkinan Starlink dapat memberikan layanan langsung ke handset atau telepon pelanggan seluler di Indonesia. Ismail menekankan bahwa layanan direct to cell tidak serta merta dapat diberikan kepada Starlink saat ini.
“Mengingat belum ada regulasi yang mengatur penyelenggaraannya dan berpotensi interferensi dengan frekuensi jaringan seluler yang eksklusif digunakan oleh para operator seluler,” tegasnya.***
