SERAYUNEWS – Berikut ini informasi tentang gaji Dirut Pertamina Patra Niaga.
Dunia bisnis migas Indonesia kembali diguncang skandal besar. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh Kejaksaan Agung.
Riva bukan satu-satunya yang terseret. Ada enam tersangka lain yang diduga terlibat dalam skema yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun.
Kasus ini berawal dari dugaan manipulasi dalam Rapat Optimasi Hilir yang memengaruhi ketersediaan produk kilang di dalam negeri.
Akibatnya, minyak mentah domestik tidak terserap maksimal dan kebutuhan harus dipenuhi dengan impor. Diduga, keputusan ini disengaja untuk memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Selain Riva, tersangka lain dalam kasus ini meliputi:
Penetapan tersangka terhadap petinggi Pertamina Patra Niaga ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Dengan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi, mengapa masih terjadi praktik korupsi?
Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga menawarkan gaji yang sangat besar bagi jajaran direksinya.
Berdasarkan laporan keuangan 2023, total kompensasi untuk manajemen kunci (termasuk direksi dan komisaris) mencapai 19,1 juta dolar AS atau sekitar Rp312 miliar per tahun.
Dengan tujuh anggota direksi dan tujuh komisaris, rata-rata setiap individu menerima sekitar Rp21,8 miliar per tahun atau Rp1,81 miliar per bulan.
Selain gaji pokok, direksi juga menikmati berbagai tunjangan dan fasilitas, antara lain:
Selain itu, direksi juga berhak menerima tantiem atau insentif kinerja, yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian target perusahaan.
Jika laba perusahaan tinggi, tantiem bisa bertambah melalui skema Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI).
Dengan kompensasi mencapai miliaran rupiah per bulan, seharusnya para pejabat di BUMN seperti Pertamina Patra Niaga tidak perlu mencari keuntungan tambahan dengan cara ilegal.
Namun, kasus ini menunjukkan bahwa tingginya gaji tidak selalu menjamin integritas.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan dan penegakan etika sangat penting, terutama di BUMN yang mengelola aset negara.
Jika kasus seperti ini terus terjadi, bukan hanya kepercayaan publik yang akan hilang, tetapi juga stabilitas ekonomi nasional yang bisa terdampak.***
