SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai tancap gas mengembangkan sektor pariwisata dan konektivitas transportasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Revitalisasi kawasan wisata Teluk Penyu hingga rencana pembukaan kembali penerbangan komersial di Bandara Tunggul Wulung menjadi fokus utama yang kini didorong Pemkab Cilacap.
Langkah tersebut disampaikan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 bertema “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” di Pendapa Dipayudha Adigraha, Banjarnegara, Senin (18/5/2026).
Ammy hadir bersama Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat dan Penjabat Sekda Cilacap Annisa Fabriana.
Dalam forum tersebut, Ammy menegaskan Pemkab Cilacap tengah berupaya mengembalikan kejayaan Teluk Penyu sebagai destinasi wisata unggulan di pesisir selatan Jawa Tengah.
Namun, pengembangan kawasan wisata itu membutuhkan dukungan lintas lembaga karena sebagian kawasan pesisir masih berada dalam kewenangan Kodam IV/Diponegoro.
Menurut Ammy, opsi paling memungkinkan saat ini ialah menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola kawasan wisata dengan persetujuan pemerintah daerah.
“Karena itu kami memohon dukungan komunikasi dari Pak Gubernur dengan Pangdam agar pengelolaan kawasan pesisir bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerja sama pengelolaan sebelumnya sempat terhenti setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pola kerja sama antarlembaga negara yang menggunakan pembiayaan APBN.
Selain wisata pantai, Pemkab Cilacap juga mulai memperkuat sektor wisata sejarah dan heritage. Salah satu yang diprioritaskan yakni kawasan Benteng Pendem.
Ammy mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait usulan Benteng Pendem menjadi kawasan cagar budaya nasional.
Menurutnya, status tersebut diharapkan membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan heritage di Cilacap.
“Benteng Pendem dan kawasan heritage yang sedang dikembangkan diusulkan menjadi cagar budaya sehingga nantinya ada dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkab Cilacap juga mulai menyiapkan konsep wisata berbasis syariah. Salah satu kawasan yang diproyeksikan berkembang yakni Rawa Bendungan.
Saat ini, Cilacap memiliki 19 desa wisata yang dikelola pemerintah desa masing-masing. Sementara objek wisata yang dikelola langsung pemerintah kabupaten baru Pemandian Air Panas Cipari yang disebut membutuhkan revitalisasi agar lebih menarik dan berkelanjutan.
Di sektor transportasi, Pemkab Cilacap terus mengupayakan penguatan konektivitas udara melalui Bandara Tunggul Wulung.
Ammy menyebut pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan Citilink dan Pelita Air terkait peluang pembukaan rute penerbangan menuju Cilacap.
Menurutnya, landasan bandara saat ini sudah memenuhi syarat untuk pesawat ATR berkapasitas sekitar 50 penumpang.
Pemkab Cilacap kini mendorong agar rute Halim–Cilacap segera terealisasi, terlebih tahun ini Cilacap akan menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional seperti motocross internasional dan Cilacap Night Carnival.
Selain bandara, pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan juga menjadi perhatian serius Pemkab Cilacap. Pelabuhan tersebut didorong menjadi pelabuhan internasional noncurah.
Ammy menilai posisi strategis Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi potensi besar untuk pengembangan perdagangan internasional di wilayah selatan Pulau Jawa.
“Cilacap sebenarnya sudah memiliki fasilitas Bea Cukai dan Imigrasi. Jadi potensinya sangat memungkinkan menjadi pelabuhan internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi, termasuk di Cilacap, Batang, dan Kendal.
“Kita dorong agar dalam dua tahun kawasan industri dan kontainer bisa berkembang. Tetapi infrastrukturnya harus dibenahi lebih dulu,” kata Luthfi.
Ia juga mengingatkan agar rencana kerja sama pengelolaan kawasan dengan Kodam IV/Diponegoro disiapkan secara matang agar tidak kembali memunculkan persoalan hukum maupun regulasi.
