SERAYUNEWS – Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta menjadi target utama pembangunan kesehatan nasional.
Program ini memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, berkesinambungan, dan terjangkau tanpa terbebani kesulitan finansial.
Dalam upaya mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah memegang peran strategis, terutama melalui dukungan terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satu kontribusi nyata pemerintah daerah dalam mendukung UHC adalah melalui pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Skema ini memungkinkan masyarakat tidak mampu memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara menyeluruh.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Mujiatin, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penentu tercapainya status UHC di suatu wilayah.
“Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan UHC. Melalui dukungan pembiayaan PBI APBD, masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat terdaftar sebagai peserta JKN dan memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan,” ujar Mujiatin.
Mujiatin menambahkan, keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pembiayaan, tetapi juga pada sinergi lintas sektor antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, pemutakhiran data kependudukan dan kepesertaan menjadi aspek penting agar perlindungan jaminan kesehatan tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun warga yang terlewat dari perlindungan sosial.
Dukungan pemerintah daerah melalui PBI APBD terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Munirah (65), warga Desa Candi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.
Munirah menjalani perawatan akibat hipertensi dan gastroenteritis. Ia mengaku sangat terbantu karena seluruh biaya perawatan ditanggung Program JKN setelah dirinya didaftarkan sebagai peserta PBI APBD. Munirah menjalani rawat inap selama empat hari dan kontrol lanjutan tanpa harus mengeluarkan biaya.
Pengalaman serupa dirasakan Ma’minah (52), warga Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Sejak terdaftar sebagai peserta PBI APBD, ia merasa lebih tenang karena seluruh anggota keluarganya telah memiliki jaminan kesehatan.
“Terima kasih telah mendaftarkan seluruh keluarga saya menjadi peserta PBI APBD. Saya tenang karena kesehatan keluarga kami terjamin,” katanya.
Dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah, sinergi lintas sektor, serta optimalisasi peran BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, pencapaian UHC diharapkan tidak hanya dapat diraih, tetapi juga dipertahankan secara berkelanjutan.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan di tingkat daerah maupun nasional.
