SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banyumas terpilih menjadi satu dari 42 daerah di Indonesia yang mengemban mandat sebagai pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Mengandalkan aplikasi Perlinsos yang terintegrasi dengan data Dukcapil dan verifikasi biometrik, program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menciptakan penyaluran bantuan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari celah penyimpangan.
Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menyukseskan peralihan sistem manual menuju layanan digital terpadu ini. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Banyumas, Jumat (17/04/2026).
Menurut Lintarti, inovasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat mendukung program digitalisasi ini, mengingat digitalisasi bantuan sosial ini juga selaras dengan program trilas yakni, peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.
Sebagai bukti keseriusan, Pemkab Banyumas telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral serta mendata ribuan calon agen Perlinsos yang melibatkan ASN, perangkat desa, hingga pendamping PKH dan TKSK.
Namun, Lintarti mengakui masih ada tantangan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang harus segera dituntaskan.
“Dari hasil pemadanan data agen perlinsos, dengan data Identitas Kependudukan Digital (IKD), tercatat bahwa dari 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) agen, masih terdapat 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) yang belum aktivasi dan 66 (enam puluh enam) NIK tidak ditemukan. Pada saat ini dinas sosial terus berupaya meningkatkan jumlah aktivasi IKD tersebut,” kata dia.
Tak hanya bagi para agen, Pemkab juga telah menginstruksikan pendamping sosial untuk aktif mendorong para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar segera mengaktifkan IKD. Lintarti menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi ini bergantung pada sinergi yang kuat.
“Oleh karena itu, melalui forum koordinasi dan sosialisasi ini, saya berharap dapat terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah-langkah konkret yang terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan uji coba ini di lapangan,” kata Politisi PKB ini.
Senada dengan hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menggarisbawahi bahwa peran kepala daerah sangat krusial, terutama dalam mendampingi penerima bansos yang memiliki keterbatasan sarana teknologi.
“Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki hp atau memiliki hp yang kurang kompatibel. Oleh karenanya, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan,” kata Teguh.
Penggunaan IKD dalam aplikasi Perlinsos membawa lima manfaat utama bagi masyarakat Banyumas. Pertama, akurasi yang tinggi dalam memverifikasi calon penerima dengan presisi guna menghindari duplikasi identitas.
Kedua, transparansi real time memungkinkan pemantauan penyaluran bantuan secara aman dan akuntabel. Ketiga, keamanan biometrik karena didukung teknologi face recognition untuk mencegah penyalahgunaan data.
Keempat, data digital mempermudah pendaftaran di Portal Perlindungan Sosial. Kemudian terkait efisiensi birokrasi, mempercepat verifikasi tanpa perlu repot membawa dokumen fisik.
