SERAYUNEWS- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penyebaran informasi dan dokumen pengadaan barang/jasa palsu yang beredar di luar saluran resmi.
Modus penipuan ini kerap mencatut nama Kemendikdasmen demi meyakinkan calon korban, mulai dari individu hingga mitra kerja lembaga pendidikan.
Dalam beberapa kasus, pelaku menyebarkan dokumen yang tampak resmi lengkap dengan kop surat, tanda tangan, hingga stempel palsu.
Informasi tersebut biasanya dikirim melalui telepon, pesan singkat, media sosial, maupun surat elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun kebocoran data pribadi.
Dalam keterangannya, Kemendikdasmen menegaskan bahwa seluruh proses dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa hanya disampaikan melalui kanal resmi yang telah ditetapkan. Setiap informasi di luar jalur tersebut patut dicurigai dan tidak boleh langsung dipercaya.
Masyarakat dan mitra kerja diimbau untuk tidak menindaklanjuti permintaan apa pun yang mengatasnamakan Kemendikdasmen tanpa verifikasi.
Langkah ini penting untuk memutus mata rantai penipuan yang memanfaatkan kelengahan publik.
Pelaku penipuan kini semakin canggih dengan menyusun skenario yang terlihat profesional. Mereka kerap mengklaim adanya proyek pengadaan mendesak, penunjukan langsung, atau peluang kerja sama terbatas.
Tidak jarang, pelaku meminta korban segera mentransfer sejumlah dana atau mengirimkan data penting dengan dalih administrasi.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa tidak pernah meminta biaya, transfer dana, atau data sensitif melalui jalur komunikasi pribadi seperti pesan instan atau akun media sosial tidak terverifikasi.
Jika masyarakat menemukan atau menerima informasi yang mencurigakan, Kemendikdasmen mengimbau agar segera melakukan konfirmasi dan melaporkannya melalui kanal resmi berikut:
1. Pusat Panggilan: 177
2. WhatsApp ULT Kemendikdasmen: 081218040427
3. Surel Pengaduan: pengaduan@kemendikdasmen.go.id
Pelaporan cepat sangat membantu upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik penipuan yang merugikan banyak pihak.
Kemendikdasmen mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan informasi publik. Sikap kritis, verifikasi berlapis, dan kebiasaan mengecek sumber resmi menjadi kunci utama agar tidak terjebak hoaks.
Dengan kerja sama antara pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat, ekosistem pendidikan yang aman, transparan, dan terpercaya dapat terus terjaga.
Selain meningkatkan kewaspadaan pribadi, Kemendikdasmen juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk memperkuat budaya verifikasi informasi.
Setiap dokumen, pengumuman, maupun ajakan kerja sama yang mengatasnamakan lembaga pemerintah perlu dicek kebenarannya melalui kanal resmi sebelum ditindaklanjuti.
Langkah sederhana ini mampu mencegah kerugian yang lebih besar sekaligus memutus ruang gerak pelaku penipuan.
Ke depan, Kemendikdasmen berkomitmen terus meningkatkan transparansi dan literasi digital publik agar masyarakat semakin cerdas dalam menyaring informasi.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, lingkungan pendidikan yang aman, terpercaya, dan bebas dari hoaks dapat terwujud secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.
