SERAYUNEWS – Sebanyak 18.567 keluarga di Provinsi Jawa Tengah, menerima bantuan pangan dalam rangka intervensi pengendalian kerawanan pangan dan gizi.
Bantuan yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu, tersebar di empat kabupaten dengan total 39 desa.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, bantuan tersebut sebagai upaya bersama untuk menuntaskan kemiskinan. Termasuk kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayahnya.
“Pemprov Jateng tentu saja mengucapkan terima kasih kepada kepala Bapanas. Ini merupakan bentuk kolaborasi dalam menangani problem kemiskinan ekstrem dan stunting di Jawa Tengah,” kata Sumarno, saat acara peluncuran bantuan pangan intervensi kerawanan pangan dan gizi di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, Kabupaten Cilacap, Rabu (12/6/2024).
Sacara rinci, bantuan itu meliputi 6.798 paket untuk warga Cilacap, 4.596 paket di Kabupaten Kebumen, 3.552 paket di Kabupaten Purworejo, dan 3.621 paket di Kabupaten Banjarnegara.
Isi paket bantuan tersebut berupa kornet sapi, sarden ikan, garam yodium, minyak goreng, bihun jagung dan kacang hijau.
Adapun sasaran penerima bantuan adalah Keluarga Rawan Pangan (KRP) pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Sumarno.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menjelaskan, di Indonesia masih terdapat sekitar 68 daerah rawan dan rentan pangan.
Daerah tersebut tersebar di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3T-P) serta beberapa wilayah kepulauan. Selain itu, masih terdapat 8,53 persen masyarakat masih kurang gizi.
“Intervensi pengendalian kerawanan pangan ini serentak di 8 provinsi, 20 kabupaten/kota, 233 desa,” kata dia.
Pemerintah memiliki beberapa bantuan pangan, di antaranya bantuan bentuk beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian bantuan untuk stunting sebanyak 1,4 juta penerima bantuan, dan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP).
“Data untuk bantuan intervensi ini dari data percepatan kemiskinan ekstrem. Dulu ada 74 wilayah sekarang tinggal 68 wilayah,” katanya.
