Purbalingga, serayunews.com
Kepala Kantor Kemenag Purbalingga Karsono menyampaikan, mengenai dana haji dijamin aman. Banyak berita yang beredar tentang penggunaan daha haji untuk hal lain, dia pastikan tidak benar.
“Spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat membuat kegaduhan dan menimbulkan kecemasan pada calon jama’ah haji,” katanya.
Dijelaskan, dana haji yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga dikabarkan dana yang telah setor sudah tidak ada. Mengenai isu Pemerintah Republik Indonesia memiliki hutang penyelenggaraan haji kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi, juga tidak benar.
“Semua itu tidak benar. Dana haji tidak digunakan untuk infrastruktur dan pemerintah RI tidak memiliki hutang terkait akomodasi dan lain-lain,” katanya.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Purbalingga, Hamimah menambahkan. Para jamaah calon haji Purbalingga untuk bersikap tenang apapun keputusan pemerintah. “Apa yang dilakukan oleh pemerintah demi keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan jemaah,” ujarnya.
Sembari menunggu keberangkatan yang ijinkan oleh pemerintah, baik Pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi, pihaknya meminta calon jamaah selalu menjaga kesehatan. “Dalam rentang waktu penundaan, jamaah calon haji diharapkan lebih mempersiapkan diri, baik itu fisik, mental dan pengetahuan,” ujar Hamimah.
Dia menambahkan, bahwa calon jamaah haji di Purbalingga sudah dalam posisi siap, seperti kesiapan dokumen dan sudah vaksin meningitis. Lebih dari separuh calon jamaah kita juga sudah vaksin Covid 19. “Persiapan keberangkatan dan pelaksanaan ibadah disana kan tentunya berbeda dengan sebelum pandemi, jadi memerlukan waktu persiapan tambahan khususnya terkait penerapan protokol kesehatan kaya sebelum dan sesudah terbang harus dikarantina,” katanya.
Hamimah menggambarkan jika calon jamaah diputuskan berangkat, setidaknya bulan Mei lalu pemerintah sudah memberikan kepastian.
“Akhirnya pemerintah memutuskan batal, ya gambaran saja tahun-tahun sebelumnya itu kloter pertama pemberangkatan haji bulan Juni, Mei harus ada kepastian. Nggak bisa pemberitahuan berangkat mepet, nanti nggak bisa untuk protokol kesehatannya,” kata dia.
Koordinator dari Kecamatan Mrebet, Sugeng Kurniawan mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan pemerintah yang tidak mengadakan ibadah haji di tahun 2021 ini. Namun, dirinya bersama calon jamaah lain memahami apa yang dilakukan pemerintah demi keselamatan, kesehatan dan keamanan.
“Kami sedih dan kecewa untuk kali kedua kami tidak bisa berangkat. Tapi kami memahami keputusan pemerintah demi keselamatan kami,” kata dia.
