SERAYUNEWS – Apa saja game online yang bakal ditinjau oleh pemerintah buntut ledakan di SMAN 72 Jakarta? Presiden Prabowo Subianto berencana membatasi game online di Indonesia sebagai respons atas tragedi ledakan yang mengguncang SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025.
Wacana ini muncul setelah adanya dugaan bahwa pengaruh game online, khususnya yang mengandung unsur kekerasan seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), dapat berdampak negatif pada perilaku remaja.
Rencana pembatasan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Dalam pernyataannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan meninjau kembali pengaruh game online terhadap psikologi anak-anak dan remaja.
Diketahui, ledakan di SMAN 72 Jakarta yang terjadi di kompleks Kodamar, Kelapa Gading, menimbulkan 96 korban luka.
Dari jumlah tersebut, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara sisanya telah dipulangkan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa pelaku diduga merupakan siswa sekolah tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan perilaku remaja, terutama dalam konteks aktivitas digital yang semakin tidak terbatas.
Pemerintah berencana menindaklanjuti kasus ini dengan langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden serupa, termasuk melalui pembatasan game online dan penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan.
Prasetyo Hadi Meneteri Sekretaris Negara, mencontohkan PUBG sebagai salah satu game yang akan dikaji karena dianggap memuat banyak elemen kekerasan, terutama penggunaan senjata, yang berpotensi memengaruhi persepsi anak terhadap tindakan kekerasan.
Prasetyo juga menegaskan pentingnya menghidupkan kembali kegiatan sosial di masyarakat seperti Karang Taruna dan Pramuka, agar anak-anak tidak terlalu larut dalam dunia digital yang minim interaksi nyata.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan bahwa pembatasan semata tidak akan efektif tanpa adanya kontrol dan kolaborasi lintas sektor.
Ia menilai kebijakan ini seharusnya tidak hanya fokus pada pelarangan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan, literasi digital, dan perlindungan anak.
Menurutnya, keselamatan dan pembentukan karakter anak harus menjadi prioritas utama.
Namun, Amelia menekankan agar kebijakan pembatasan ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas yakni perlindungan anak, keamanan siber, serta peningkatan literasi digital nasional.
“Faktanya, batas antara anak dan konten berisiko kini kian tipis. Sekali klik saja, anak bisa mengakses informasi atau video yang tidak sesuai usia. Solusi terbaik bukan hanya membatasi, tapi juga memperkuat keluarga, sekolah, dan tata kelola platform digital,” tegasnya.
Amelia juga mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem rating dan klasifikasi usia yang tegas dalam distribusi game di Indonesia. Ia menyarankan agar kontrol orang tua diperkuat melalui fitur pengawasan waktu bermain serta pemblokiran otomatis untuk konten berbahaya.
Selain itu, pengawasan lintas kementerian juga dianggap penting. Ia mengajak Kementerian Kominfo, Kemenristekdikti, BSSN, KPAI, pihak sekolah, dan industri game untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan edukatif bagi generasi muda.
Demikian informasi tentang game online yang bakal ditinjau oleh pemerintah buntut ledakan di SMAN 72 Jakarta.***
