SERAYUNEWS – Mengawali tahun anggaran 2026, Bupati Banjarnegara menginstruksikan percepatan pelaksanaan APBD 2026 melalui rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di pringgitan rumah dinas bupati.
Dalam arahannya, bupati menekankan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan sasaran sebagai kunci menghadapi tantangan fiskal daerah.
Bupati mengungkapkan bahwa 2026 menjadi tahun penuh tantangan bagi keuangan daerah, seiring adanya pengurangan signifikan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
Secara nasional, alokasi transfer yang pada 2025 mencapai Rp669 triliun, turun menjadi Rp559 triliun pada 2026. Sementara untuk Kabupaten Banjarnegara, potensi pengurangan anggaran mencapai Rp168 miliar.
“Kita harus lebih efisien. Ketergantungan kita terhadap pusat masih tinggi, sementara anggaran berkurang. Saya minta setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Bupati.
Salah satu instruksi paling tegas dalam rapat koordinasi tersebut adalah perubahan pola kerja birokrasi.
Bupati menargetkan seluruh proyek strategis dan pekerjaan besar rampung dalam 9 bulan pertama tahun anggaran.
“Saya tidak mau lagi melihat BPKAD ‘mengemis’ penyerapan di akhir tahun. Proyek besar harus mulai lelang di awal tahun, terutama di Dinas PUPR, Pendidikan, dan Kesehatan. Jadi, bulan ke-10 hingga ke-12 kita hanya tinggal mengerjakan rutinitas,” tegasnya.
Instruksi ini bertujuan untuk menghindari penumpukan proyek fisik di akhir tahun, yang kerap bertepatan dengan musim hujan dan berisiko menurunkan kualitas bangunan.
Selain percepatan anggaran, Bupati juga menyoroti pemerataan pembangunan desa. Ia meminta OPD tidak hanya berfokus pada desa-desa tertentu secara berulang, tetapi melakukan rotasi agar keadilan sosial dan pembangunan merata dapat dirasakan seluruh masyarakat Banjarnegara.
Dalam arahannya, Bupati juga memberikan sejumlah penekanan lintas sektor, antara lain:
Dengan dimulainya start kerja sejak awal Januari 2026, Bupati berharap seluruh jajaran birokrasi bergerak serentak, bekerja lebih terukur, dan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat.
Langkah percepatan APBD ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat ketahanan fiskal Banjarnegara di tengah tekanan anggaran nasional.
