SERAYUNEWS — Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas menuai kritik dari masyarakat.
Sejumlah persoalan mulai dari keterlambatan distribusi makanan, menu yang dinilai monoton, hingga dugaan dominasi pemasok besar menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Evaluasi ini disampaikan oleh Aktivis Forum Masyarakat Peduli Program MBG (FMP2M), Henri Rusmanto. Ia menilai program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa itu masih jauh dari kondisi ideal dan membutuhkan pembenahan di berbagai aspek.
Masalah distribusi menjadi sorotan utama karena berdampak langsung pada minat siswa untuk mengonsumsi makanan yang disediakan.
Di SMP Negeri 2 Sokaraja dan PAUD Tanjung, makanan dilaporkan datang terlambat hingga satu jam dari jadwal yang telah ditentukan.
Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 2 Kembaran. Banyak siswa disebut tidak lagi mengambil jatah makanan karena waktu distribusi yang terlalu siang.
“Dapur atau SPPG harus mampu menjadwalkan distribusi dengan baik, apalagi selama Ramadan. Kalau makanan datang terlambat, tentu siswa sudah tidak tertarik lagi untuk mengambil,” kata Henri.
Selain persoalan waktu distribusi, kualitas dan keberagaman menu juga menjadi perhatian FMP2M.
Berdasarkan temuan mereka di lapangan, menu makanan untuk siswa masih didominasi telur rebus tanpa variasi pengolahan yang memadai.
Pada masa Ramadan, menu utama bahkan lebih sering digantikan dengan kudapan atau snack yang diduga berasal dari pihak ketiga.
“Sebagian besar masih telur rebus. Variasi makanan seharusnya lebih diperhatikan agar kandungan gizinya beragam,” katanya.
FMP2M juga mendorong adanya transparansi dalam setiap paket makanan yang disalurkan kepada siswa. Mereka menilai setiap menu seharusnya dilengkapi dengan label informasi nilai gizi serta harga.
Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan dan dapat diawasi oleh publik.
“Setiap menu seharusnya dilengkapi label nilai gizi dan harga. Dengan begitu masyarakat bisa melihat transparansi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Henri juga menyoroti potensi ketidaksesuaian antara visi pemberdayaan ekonomi lokal dengan praktik di lapangan. Ia menduga dapur penyedia makanan justru lebih banyak mengambil bahan baku dari pemasok besar.
Situasi ini dinilai berpotensi meminggirkan pelaku UMKM lokal yang sebelumnya digadang-gadang akan dilibatkan dalam program MBG.
“Awalnya program ini digadang-gadang melibatkan UMKM lokal. Namun faktanya, dapur justru banyak mengambil bahan dari supplier besar. Ini berpotensi menciptakan monopoli dan tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Henri menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar meniru model program serupa dari negara maju tanpa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Program MBG pada dasarnya baik. Tetapi pelaksanaannya harus terus diperbaiki. Kritik dari masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi agar program ini benar-benar efektif,” kata Henri.
