SERAYUNEWS– Puluhan nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) termasuk di dalamnya perwakilan Cilacap, menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Pertemuan itu, berdialog terkait permasalahan Usaha Perikanan Tangkap dan Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinailai memberatkan.
Pengusahan Perikanan asal Kabupaten Cilacap Edi Santoso mengatakan, bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, perwakilan SNI mengajukan penolakan terhadap penangkapan ikan terukur (PIT) dan sistem kuota zona yang tidak efektif.
“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kita menolak penangkapan ikan terukur dan sistem quota zona atau pangkalan. Karena, menimbulkan usaha tidak efektif dan efisien serta rawan konflik horizontal,” ujarnya usai kembali dari Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Pria Pengusahan Perikanan asal Cilacap yang akrab disapa Bos Edi ini menyampaikan, bahwa dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo akan membatalkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan sistem kuota zona yang selama ini dikeluhkan nelayan.
“Kalau hasil pertemuan itu, Bapak Presiden akan menunda atau membatalkan PIT dan sistem kuota,” terangnya.
Tentunya, lanjut Bos Edi, pembatalan kebijakan itu disambut baik oleh para nelayan dan pengusaha perikanan. Terlebih para nelayan sudah resah dengan kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak berpihak.
Selain itu, para nelayan juga menganggap bahwa kebijakan yang dibuat oleh KKP sangat menyengsarakan, apalagi dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diberlakukan pada tahun 2024. Sehingga para nelayan merasa keberatan dengan peraturan itu.
Sementara itu, silaturahmi terbatas bersama Presiden Joko Widodo dihadiri sekitar 50 orang nelayan dan pengusaha perikanan se Indonesia, beberapa perwakilannya dari Kabupaten Cilacap.
Selain menyampaikan dua persoalan tersebut, perwakilan SNI Cilacap juga mengeluhkan sejumlah persoalan lain di antaranya untuk menyetop impor ikan, menurunkan harga BBM industri khusus nelayan, serta perbaikan sarana pra sarana pelabuhan perikanan di Cilacap.
“Kita juga memohon penurunan PNBP, menolak kapal asing dan pemodal asing, menolak migrasi dan VMS serta menolak PBB laut,” tandasnya.
