SERAYUNEWS – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan pada musim kemarau 2026 akan berada di bawah rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pertanian, ketersediaan air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Awal kemarau diprediksi terjadi pada April hingga Mei, mencapai puncak pada Agustus, dan berakhir sekitar September hingga awal Oktober.
Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini.
Penurunan curah hujan pada 2026 tidak terjadi tanpa sebab. BMKG mengungkapkan bahwa fenomena iklim global menjadi salah satu faktor utama, termasuk pengaruh El Niño yang saat ini berada pada fase lemah hingga moderat.
Kondisi tersebut menyebabkan distribusi hujan di wilayah Indonesia menjadi tidak merata. Beberapa daerah mengalami penurunan curah hujan signifikan, sementara wilayah lain tetap mendapat hujan dalam jumlah terbatas.
Selain itu, suhu permukaan laut yang relatif lebih hangat dan perubahan pola angin turut memengaruhi dinamika atmosfer. Dampaknya, pembentukan awan hujan menjadi kurang optimal sehingga intensitas hujan cenderung menurun di sejumlah wilayah.
BMKG juga mencatat bahwa wilayah pesisir, dataran rendah, serta daerah yang sangat bergantung pada hujan musiman menjadi kawasan paling rentan mengalami kekeringan lebih awal.
Curah hujan di bawah normal memberikan dampak langsung pada sektor pertanian. Petani perlu melakukan penyesuaian pola tanam, termasuk memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan serta mengoptimalkan sistem irigasi.
Selain itu, penurunan curah hujan berpotensi mengurangi debit air di sungai, waduk, dan sumber air lainnya. Kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan air bersih, terutama di wilayah yang belum memiliki sistem distribusi air yang stabil.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, kekeringan berisiko memicu gagal panen pada sejumlah komoditas utama. Dampak lanjutan yang mungkin terjadi adalah kenaikan harga pangan serta terganggunya pasokan di pasar.
Untuk itu, langkah adaptasi seperti efisiensi penggunaan air dan pengelolaan sumber daya air menjadi sangat penting.
Menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan, BMKG bersama instansi terkait melakukan sejumlah langkah preventif. Salah satunya adalah teknik pembasahan lahan gambut (rewetting), termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan.
Menurut Teuku Faisal Fathani, langkah ini bertujuan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau panjang.
Selain itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk:
Langkah ini penting mengingat kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
BMKG mengingatkan masyarakat agar rutin memantau informasi prakiraan cuaca terbaru. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, terutama bagi petani, pelaku usaha, dan sektor yang bergantung pada kondisi cuaca.
Koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk meminimalkan risiko.
Masyarakat diimbau untuk mulai melakukan langkah sederhana namun penting, seperti:
Meskipun musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dan panjang, BMKG menegaskan bahwa dampaknya masih dapat ditekan melalui mitigasi yang tepat dan kesiapan sejak dini.
Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang bijak, serta kesadaran kolektif, potensi risiko seperti kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan dapat diminimalkan.
Kesiapsiagaan menjadi kunci utama agar sektor vital dan kehidupan masyarakat tetap berjalan stabil di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis.
