SERAYUNEWS – Nama Board of Peace mendadak menjadi sorotan dunia internasional setelah Gedung Putih secara resmi mengumumkan susunan anggotanya.
Dewan ini dibentuk sebagai bagian dari rencana besar Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hal tersebut disinyalir untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, yang telah berlangsung sejak Oktober 2023 dan menimbulkan korban kemanusiaan dalam jumlah sangat besar.
Pengumuman tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik: Board of Peace siapa saja, dan apa peran mereka dalam masa depan Gaza?
Gedung Putih mengumumkan susunan anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza beserta pimpinan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).
Pengumuman ini disampaikan sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan yang dikutip Anadolu Agency, Sabtu, 17 Januari 2026, Gedung Putih menyebut NCAG akan dipimpin oleh Dr. Ali Sha’ath, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina.
Sha’ath digambarkan sebagai “pemimpin teknokrat yang dihormati luas” yang akan memegang peran kunci dalam fase pascaperang Gaza.
Sebagai pimpinan NCAG, Dr. Ali Sha’ath ditugaskan untuk mengawasi pemulihan layanan publik, membangun kembali institusi sipil, serta menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat Gaza yang terdampak perang.
Selain itu, Sha’ath juga akan berperan dalam meletakkan fondasi tata kelola jangka panjang, yang menjadi elemen krusial dalam fase rekonstruksi dan transisi pemerintahan Gaza.
Pendekatan teknokratik ini dinilai Gedung Putih sebagai langkah untuk memisahkan urusan kemanusiaan dan pemerintahan dari konflik politik bersenjata.
Selain NCAG, Gedung Putih juga mengumumkan Dewan Eksekutif yang akan mendukung tata kelola dan layanan di Gaza.
Dewan ini diisi oleh tokoh-tokoh internasional dari berbagai negara dan latar belakang. Anggota Dewan Eksekutif tersebut mencakup:
Keberagaman latar belakang ini menunjukkan bahwa Board of Peace dirancang sebagai forum internasional dengan pengaruh lintas kawasan.
Dewan Eksekutif yang mengarahkan Board of Peace akan diketuai langsung oleh Presiden Donald Trump.
Di bawah kepemimpinannya, dewan ini juga diisi oleh tokoh-tokoh penting Amerika Serikat dan lembaga global. Anggota lainnya antara lain:
Struktur ini menunjukkan bahwa rekonstruksi Gaza tidak hanya dipandang sebagai isu politik, tetapi juga ekonomi dan pembangunan global.
Dalam struktur operasional, Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza, bertugas menghubungkan Board of Peace dengan NCAG.
Sementara itu, Mayor Jenderal Jasper Jeffers akan memimpin International Stabilization Force (ISF), pasukan internasional yang direncanakan mengawal stabilitas keamanan di Gaza.
Amerika Serikat juga menunjuk Aryeh Lightstone dan Josh Gruenbaum sebagai penasihat senior Board of Peace untuk mengawasi strategi dan operasi harian.
Gedung Putih menyatakan bahwa nama-nama tambahan dalam struktur Board of Peace dan tata kelola Gaza akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang.
Pengumuman Board of Peace menyusul pernyataan Witkoff terkait dimulainya fase kedua rencana gencatan senjata Gaza.
Fase ini berfokus pada demiliterisasi, tata kelola teknokratik, dan rekonstruksi.
Gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober, dengan fase pertama berhasil menghentikan perang sementara, memungkinkan penarikan sebagian pasukan Israel, pertukaran sandera Israel dengan ratusan warga Palestina, serta membuka akses bantuan kemanusiaan terbatas.
Fase kedua mencakup penarikan penuh Israel, pelucutan senjata Hamas, pengerahan ISF, dan pembentukan komite Palestina teknokratik untuk memerintah Gaza sementara.
Namun, warga Palestina menuding Israel berulang kali melanggar kesepakatan tersebut.
Perang yang pecah sejak Oktober 2023 dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang.
Bahkan setelah gencatan senjata, hampir 450 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 1.200 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Susunan Board of Peace menjadi babak baru dalam upaya internasional mengakhiri konflik Gaza.
Dengan tokoh-tokoh global yang terlibat langsung, dewan ini diharapkan mampu membawa stabilitas, rekonstruksi, dan tata kelola baru yang lebih berkelanjutan.
Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjaga gencatan senjata dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan.***
