SERAYUNEWS-Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 agar berdampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Amalia Desiana dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I Tahun 2026, Kamis (9/4/2026).
Rakor yang digelar secara luring dan daring di Aula Lantai 3 Setda Banjarnegara itu diikuti Wakil Bupati Wakhid Jumali, jajaran kepala OPD, camat, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kepala UPT dan puskesmas, hingga kepala SMP negeri.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu melaksanakan program dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Ia juga mendorong optimalisasi belanja APBD agar memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
“Seluruh OPD harus mampu mendorong pencapaian target pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya kualitas pekerjaan, khususnya pada proyek infrastruktur seperti jalan dan bangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan hasil pekerjaan yang berkualitas dan tahan lama.
“Tolok ukur keberhasilan kita adalah kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Wakhid Jumali menyoroti pentingnya transparansi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan. Ia bahkan mendorong setiap OPD untuk aktif mempublikasikan kegiatan melalui media sosial.
“Ke depan, setiap OPD sebaiknya memiliki media sosial agar program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat dapat diketahui secara luas,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Tursiman melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Riatmojo Ponco Nugroho, memaparkan kondisi realisasi APBD hingga triwulan pertama.
Ia menyebutkan, total belanja APBD Banjarnegara Tahun 2026 sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2025 sebesar Rp2,28 triliun, yang kemudian mengalami pergeseran menjadi Rp2,29 triliun.
Namun demikian, realisasi keuangan hingga Triwulan I baru mencapai 14,48 persen dari target 19,20 persen, atau mengalami deviasi minus sebesar 4,72 persen.
“Capaian ini belum sesuai target. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta segera melakukan percepatan realisasi fisik maupun keuangan, termasuk pengendalian pelaksanaan kontrak kegiatan,” katanya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret guna mendorong percepatan pembangunan serta memastikan anggaran daerah memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan Kabupaten Banjarnegara.
