SERAYUNEWS –Bupati Fahmi Muhammad Hanif menegaskan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan memfokuskan akselerasi pembangunan infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan pada tahun 2027. Ini guna mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Gedung OR Graha Adiguna, Jumat (13/2/2026), di hadapan unsur DPRD, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, serta media.
“RKPD harus selaras dengan arah pembangunan nasional. Ini bukan sekadar target statistik, melainkan mandat moral dan konstitusional yang harus kita wujudkan bersama,” tegas Fahmi.
Tahun 2027 ditetapkan sebagai fase penting pencapaian visi RPJMD dengan tema “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.”
Bupati Fahmi menjelaskan, fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada:
“Pembangunan infrastruktur harus mampu melampaui fungsi fisiknya dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, Pemkab mendorong:
“Pengembangan pariwisata harus dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi, sehingga manfaatnya menjangkau pelaku usaha lokal dan masyarakat di berbagai wilayah,” lanjutnya.
Bupati Fahmi memaparkan delapan indikator kinerja utama daerah tahun 2027, antara lain:
“Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat?” tegasnya.
Bupati Fahmi menekankan pentingnya forum konsultasi publik sebagai ruang partisipatif agar kebijakan tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga dipahami dan disepakati bersama.
“Perencanaan pembangunan harus partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kita adalah pelayan rakyat. Jabatan adalah amanah,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa 2027 menjadi momentum akselerasi pembangunan daerah yang membutuhkan orkestrasi lintas sektor.
“Yang dibutuhkan adalah orkestrasi pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis hasil,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga (Bapperida), Nugroho Priyo Pratomo, menjelaskan forum tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dan usulan pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan.
Forum ini juga menjadi sarana penyepakatan permasalahan, isu strategis, serta prioritas daerah sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2027.
“Agenda dan narasumber forum ini antara lain: penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD, arahan ranwal RKPD tahun 2027 oleh Bupati, serta penyampaian masukan permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah oleh peserta forum,” imbuhnya.
