PURWOKERTO, SERAYUNEWS — Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian pada paruh kedua 2026 seiring potensi menguatnya fenomena El Niño.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu produksi pangan dan memicu tekanan terhadap harga komoditas.
Berdasarkan proyeksi BMKG dan BRIN yang dihimpun Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto, risiko kekeringan diperkirakan meningkat pada periode tersebut.
“Kondisi iklim pada paruh kedua 2026 mengindikasikan meningkatnya risiko kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan menjadi salah satu sumber tekanan inflasi,” tulis pernyataan resmi KPwBI Purwokerto.
“Fenomena El Niño diperkirakan terus menguat dengan puncak musim kemarau terjadi pada Juli-September serta durasi kemarau yang berpotensi lebih panjang dari kondisi normal,” lanjut laporan tersebut.
Risiko tersebut menjadi perhatian karena sejumlah lahan pertanian di Banyumas berada dalam fase yang sensitif terhadap kekurangan air.
Sekitar 4.131,5 hektare lahan sawah memasuki fase Generatif 1, sementara 5.537,6 hektare lainnya berada pada fase Generatif 2.
Keterbatasan pasokan air juga berpotensi menggeser masa tanam pada 4.057,7 hektare sawah. Luasan tersebut setara 13,2 persen dari total luas baku sawah.
Selain kekeringan, sektor pertanian juga menghadapi potensi serangan hama pada musim tanam 2026.
Wereng Batang Cokelat (WBC) berpotensi menyerang lahan seluas 837 hektare, sedangkan tikus diperkirakan menyerang 578 hektare.
Ancaman lainnya meliputi Hama/Penyakit Daun Bakteri (HDB) seluas 305 hektare, Penggerek Batang Padi (PBP) 129 hektare, dan blas 102 hektare.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi dan harga pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan sejumlah langkah.
Upaya tersebut meliputi optimalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi serta mendorong penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kemarau.
Optimalisasi lahan pertanian juga dilakukan bersama pendampingan petani muda dan pesantren serta penerapan digital farming.
Dari sisi pasokan, kerja sama antardaerah melalui skema B2B maupun G2G akan diperluas.
Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui Toko Tani juga akan dilanjutkan.
Sementara dari sisi distribusi, pemantauan biaya logistik dan pengawasan harga eceran tertinggi (HET) pangan akan diperkuat.
Sebelumnya, Purwokerto dan Cilacap mencatat deflasi pada Juli 2026 masing-masing sebesar 0,05 persen dan 0,06 persen.
Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi bertambahnya pasokan hasil panen hortikultura.
Namun, potensi El Niño dan musim kemarau yang lebih panjang menjadi tantangan berikutnya yang perlu diantisipasi untuk menjaga produksi pangan sekaligus mengendalikan tekanan inflasi di Banyumas Raya.
