SERAYUNEWS—- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mempertanyakan tujuan pemerintah membentuk family office.
Ia justru khawatir family office bisa menjadi tempat pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura.
Seperti kita ketahui pemerintah berencana membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Tanah Air.
Fasilitas tersebut dapat memungkinkan orang-orang kaya di dunia untuk menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.
Ide ini pertama kali berasal dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Salah satu alasannya mengusulkan pembentukan family office ialah populasi orang kaya di Asia meningkat pesat selama 5 tahun ke depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui ide tersebut. Terakhir, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahasnya dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7/2024).
Faisal Basri mengatakan di Singapura yang mempunyai hukum baik saja menahan diri untuk membuat family office. Pasalnya, Singapura tidak mau dipandang sebagai negara tempat cuci uang.
“Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cuci uang. Jadi, mereka sekarang lebih ketat. Di Singapura yang hukumnya bagus segala macam saja, sekarang menahan diri, menciptakan (family office) karena dia tidak mau lagi diperlakukan atau diimagekan sebagai negara tempat cuci uang,” kata Faisal di Jakarta (4/7/2024)
Faisal lantas mempertanyakan pendapatan negara dari pembentukan family office tersebut mengingat konsepnya memberikan keringanan pajak bahkan bebas pajak kepada individu superkaya dunia.
“Pendapatannya apa? Kan nggak dipajaki biasanya. Terus uangnya dia remote. Jadi, makin nggak relevan. Tujuannya apa, menambah cadangan devisa? Nggak, nggak menambah cadangan devisa, ya. Artinya, dia bawa uang, hari ini, besok dia bisa transfer ke mana aja, kapan saja. Saya nggak begitu paham,” ucap Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, dirinya tak melihat tujuan konkret pemerintah dalam membentuk family office.
Ia juga mempertanyakan kesiapan regulasi untuk menghadirkan family office, khususnya terkait pajak.
“(Sebaiknya) identifikasi masalah kita apa. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap lapangan kerja banyak, kemudian alih teknologi, meningkatkan devisa gitu-gitu kan,” ucapnya.
Faisal pun mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar sudah siap untuk membentuk family office dengan berbagai konsekuensinya.
“Jangan-Jangan ada judi online, narkoba, pelaku-pelakunya di luar pakai nama orang bikin familly office. Bisa saja seperti itu. Pertanyaannya siap tidak?”***(O Gozali)
