Purwokerto, serayunews.com
Hadir banyak kalangan dalam forum terssebut. Misalnya, mulai dari pekerja sosial, pengelola panti, Baznas, pendamping desa, perguruan tinggi, rumah sakit serta OPD terkait dan anggota DPRD Banyumas.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, Arif Triyanto S.Sos menyampaikan, pentingnya data-data warga dari pihak desa. Sebab desa yang mengetahui secara pasti kondisi warganya. Hal ini sangat penting untuk mencegah adanya bantuan yang salah sasaran.
“Jujur saya sampaikan di sini, ada PNS sebanyak 70-an orang yang tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ini akan kita proses lebih lanjut. Karena itulah pentingnya validitas data dari desa. Nanti akan kami sinkronkan dengan data lain, namun yang menjadi acuan data dari desa,” terangnya.
Baca juga: [insert page=’hendak-berenang-di-sungai-banjaran-patikraja-remaja-purwokerto-terpeleset-dan-tewas-tenggelam’ display=’link’ inline]
Dari kalangan akademisi, Estiningrum mengatakan, untuk memperoleh data yang valid dan update memang tidak mudah. Terlebih di Kabupaten Banyumas masih ada egosentris dalam kepemilikan data. Dosen Universitas Wijayakusuma (Unwiku) Purwokerto ini juga mengaku prihatin dengan sebutan miskin ekstrem.
“Banyumas ini memiliki banyak perguruan tinggi, yang seharusnya bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mengentasan kemiskinan. Terus terang saya malu mendengar ada istilah miskin ekstrem di Banyumas, seolah-olah juga mempertanyakan peran kami untuk masyarakat. Padahal salah satu hal yang menghambat pengentasan kemiskinan adalah data yang tidak akurat. Misalnya, kita tanya berapa jumlah penyandang disabilitas di Banyumas, jawabnya pasti beragam,” ungkapnya.
Validitas data juga jadi sorotan Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Mustofa yang menjadi narasumber dalam forum OPD tersebut. Menurutnya, ia mengetahui sendiri ada temannya yang memiliki mobil dan mempunyai usaha cukup bagus, namun tercatat sebagai penerima bantuan.
“Untungnya teman saya ini jujur dan ia mengembalikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan. Namun, tidak semua orang bisa bersikap seperti itu, sehingga validitas data sangat penting,” tuturnya.
Dari Komisi IV, Andik Pegiarto mengungkapkan beberapa pendekatan pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan. Antara lain melalui perlindungan sosial yakni berbagai macam bantuan seperti PKH, BLT dan kartu prakerja. Selain itu ada juga program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung serta ada juga pemberdayaan UMKM.
“Permasalahan sosial ini sangat kompleks, mulai dari kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, pendidikan hingga kependudukan dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi peningkatan daya atau kekuatan individu, lembaga dan komunitas,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Satria Mitra Desa, Edi Priyanto menyampaikan tentang minimnya anggaran untuk pembinaan BPD. Dalam satu tahun alokasinya hanya Rp30 juta, padahal ada 331 desa yang harus mendapatkan pendampingan.
“Harapan kami, bersama Kadinsos yang baru ini dan ada juga bapak-bapak dari DPRD, bisa melihat kondisi kami di lapangan. Tugas kami adalah mengedukasi para BPD supaya mereka memahami tupoksi, kami berkeliling ke desa-desa, meskipun anggaran yang ada hanya Rp30 juta untuk satu tahun,” curhatnya.
