DPRD Cilacap kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Cilacap tahun 2021. Delapan Fraksi DPRD setuju pembahasan lebih lanjut Raperda tersebut dengan sejumlah saran dan masukan.
Cilacap, serayunews.com
Ketua DPRD Taufik Nurhidayat memimpin Rapat Paripurna DPRD Cilacap tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Cilacap Tahun Anggaran 2021. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Cilacap, Senin (13/6/2022). Hadir dalam acara itu Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dan Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman.
Hadir juga dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Ketua DPRD Cilacap Sindy Syakir, Saiful Musta’in, dan Purwati. Serta turut hadir Sekda Cilacap Awaluddin Muuri, sejumlah kepala OPD, anggota DPRD Cilacap, dan sejumlah peserta yang mengikuti secara virtual.
Adapun agenda penyampaian pandangan umum fraksi oleh masing-masing perwakilan delapan fraksi. Dalam penyampaiannya terdapat sejumlah saran dan kritik atas Raperda tersebut.
Seperti dari Pandangan Umum Partai Golakar di antaranya menyikapi Realisasi Belanja Daerah APBD tahun 2021 di bawah target sebesar Rp3,54 triliun rupiah. Sedangkan realisasi APBD tahun anggaran 2021 hanya sebesar Rp3,32 triliun rupiah. Fraksi Partai Golkar berharap ke depan perlu ada perbaikan dalam perancangan dan pelaksanaan anggaran sehingga realisasi belanja daerah bisa maksimal.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menyoroti pada Dinas Kesehatan yang anggarannya banyak bersentuhan dengam masyarakat, tetapi capaiannya masih sangat rendah. Selain itu disorot juga program pembangunan fasilitas kesehatan hanya terealisasi sebesar 1,96%.
Selain itu anggaran pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang tergolong besar tetapi hanya tercapai 53,1% dari anggaran sebesar Rp3,48 miliar. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga harus optimal dalam penanganan stunting. Sorotan juga terkait naiknya angka stunting, ketersediaan program. Selain itu, kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi perlu mendapatkan perhatian yang serius.
Sementara itu, Pandangan Umum Fraksi PKB di antaranya menyoroti terkait angka pengangguran terbuka di tahun 2021 masih pada angka 9,97%. Maka FPKB memandang pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi angka tersebut di tahun 2022. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menyerap angkatan kerja baru.
Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem menyikapi terhadap pelayanan masyarakat. Meskipun sudah berkali-kali menerima penghargaan predikat A (pelayanan prima), tetapi faktanya pelayanan publik di kabupaten Cilacap masih memerlukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Khususnya pelayanan publik yang berorientasi pada “mendekatkan” layanan kepada masyarakat. Keberpihakan anggaran masih sangat diperlukan, agar sarana dan prasarana yang sudah tua. Selain itu, upgrade dan peremajaan mengikuti perkembangan teknologi informasi, penataan STOK, peningkatan SDM.
Sedangkan Pandangan Umum Fraksi PKS salah satunya menyebut besaran angka sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp314,06 miliar. Daripada SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, ada kenaikan kurang lebih 70 miliar rupiah. Untuk itu, Fraksi PKS menekankan perlunya pencermatan kegiatan yang tidak berjalan dalam perencanaan dan evaluasi efesiensi belanja daerah serta manajemen aset.
Pada realisasi belanja daerah sebesar Rp3,33 miliar yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, Fraksi PKS menekankan agar mencermati orientasi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, UMKM serta kesejahteraan. Hal yang berkaitan dengan hak dasar itu harusnya menjadi prioritas daripada belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra di antaranya menyampaikan sejumlah persoalan bidang pertanian dan peternakan. Dalam pandangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap harus peka terhadap beberapa persoalan para petani dan peternak. Petani mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya pupuk serta murahnya harga hasil pertanian sehingga petani selalu merugi.
Kemudian peternak saat ini sedang merasakan kegelisaan dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. Penyakit itu merebak menjelang hari Raya Iduladha. Untuk itu, Fraksi Gerindra berharap agar pemerintah Kabupaten Cilacap segera mengambil langkah yang tepat guna mengatasi persoalan tersebut.
Sedangkan dalam Padangan Umum Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), perlu evaluasi sektor pendapatan daerah tahun 2022 agar meningkat untuk menopang defisit. Perlu ealuasi juga pada sektor belanja khususnya adalah belanja operasi yang tidak langsung menyentuh elemen masyarakat.
Kemudian terhadap gaji PPPK guru formasi tahun 2022 sebesar Rp121 miliar rupiah perlu dikonsultasikan kembali kepada kementerian terkait karena pada awal recruitment calon PPPK anggaran gaji dibebankan pada APBN. Kemudian pada utang ke pemerintah yang berasal dari transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp9,64 miliar agar tetap terealisasikan.
Sementara penyampaian Pandangan Umum Fraksi Amanat Demokrat berkaitan dengan kondisi riil defisit APBD 2022 terbesar Rp203 miliar. Harapannya pemerintah mencari solusi antara lain dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memperjuangkan semaksimal mungkin dalam memperoleh pendapatan transfer, mengoptimalkan lain – lain pendapatan yang sah, memaksimalkan penagihan piutang dan mengefisienkan belanja.
“Penyampaian saran dan kritik semuanya, nanti akan ada di Badan Anggaran. Kemudian ada tindaklanjut untuk nanti menjadi kesepakatan dengan Bupati menjadi Perda. Secara keseluruhan dari depalan Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, pada prinsipnya semua fraksi menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk melakukan pembahasan lebih lanjut,” ujar Pimpinan Rapat sekaligus Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat.
