Menurut Ganjar, pesan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullloh sudah jelas yaitu ASN harus adaptif, berubah, dan transformatif. Begitu juga arahan yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo untuk selalu loyal kepada Pancasila, NKRI, dan konstitusi, serta melayani dengan menjaga integritas.
“Maka tugas kami melaksanakan itu semua di daerah. Di Jateng, saya terima kasih karena semua itu sudah berjalan. Memang belum sempurna, masih ada capaian yang harus dikejar. Harapannya Korpri menjadi kekuatan menggerakkan transformasi birokrasi untuk masuk kepada birokrasi digital,” kata Ganjar usai mengikuti acara puncak peringatan HUT Korpri ke-50 yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara daring di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (29/11/2021).
Kekuatan untuk bertransformasi itu juga disiapkan untuk menghadapi society 5.0, di mana suasana masyarakat nantinya bisa menyelesaikan persoalan sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Peran ASN dalam hal ini adalah menyiapkan sarana untuk percepatan memasuki era tersebut.
“Jalannya masih panjang tetapi kemarin kita dipercepat dengan adanya Covid-19. Maka rapat dengan zoom dengan daring, kerja dari rumah. BKD kami juga menyiapkan daftar hadir elektronik, jadi misal penyuluh isi presensi dari lapangan,” katanya.
Ganjar juga meminta seluruh ASN tidak perlu takut dengan rencana penggunaan robot untuk pelayanan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ganjar, inovasi dari ASN yang sekarang ini dibutuhkan.
“Justru inovasi dari kawan ASN ini yang sekarang dibutuhkan. Mereka sendiri mempermudah dengan membuat pekerjaannya digital less. Itu kan setengah robot. Kalau ada yang bisa dikerjakan secara elektronik itu ya bagus, lebih presisi. Memang ada pekerjaan yang membutuhkan sentuhan langsung di lapangan, jadi tidak semuanya,” kata Ganjar.
Terkait inovasi itu, Ganjar kembali mengapresiasi seluruh OPD dan ASN di Jawa Tengah. Juga tentang integritas dan keterbukaan yang selama ini sudah berjalan.
“Inovasi kita selalu bisa masuk top five. Ini membuat saya bangga. Untuk itu selain terus berinovasi, kita juga harus memperhatikan kesejahteraannya. Misal gaji guru honorer harus UMK dan lainnya. Juga bagaimana gerakan satu OPD satu desa dampingan itu terus dijalankan,” katanya.
