SERAYUNEWS– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, SMA, SMK, SLB Negeri se-Provinsi Jawa Tengah tak boleh ada pungutan alias gratis. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membuka kanal khusus untuk menampung aduan masyarakat, terkait dengan praktik pungli di sekolah yang menjadi kewenangannya.
“SMA, SMK, SLB NEGERI SE-JAWA TENGAH GRATIS,” demikian keterangan unggahan yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo di akun media sosial instagramnya. Menurutnya, SMA/SMK/SLB Negeri menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun untuk tingkat SD dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Jangan takut dan jangan khawatir. Ruang pendidikan ini harus kita perbaiki bersama-sama, dengan peran panjenengan semua. Jika SMA/SMK/SLB Negeri jadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka untuk tingkat SD dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota,” tulisnya dikutip serayunews.com, Jumat (14/7/2023).
Unggahan Gubernur Ganjar Pranowo terkait sekolah gratis itu pun menuai banyak tanggapan. Seperti halnya tanggapan disampaikan akun @fitrians10 di ulasan kolom komentar instagram @ganjar_pranowo.
“Bijaksana tentunya harus bijaksini juga pak, berpihak pada siswa mohonlah berpihak juga pada tenaga pendidik dan kependidikan yang sampai hari ini masih berstatus honorer,” tulisnya.
Dia mengaku seorang istri tenaga kependidikan di SMA Negeri di Kabupaten Cilacap. Suaminya sering mengeluhkan kurangnya perhatian kepada tenaga honorer, kesejahteraannya kurang. Dia mempertanyakan, jika memang mau mensejahterakan rakyat, apakah tenaga honorer bukan rakyat anda juga pak?
“Mohon solusi menyeluruh bukan hanya berfokus pada sekolah gratis saja, tenaga para honorer perlu dihargai juga pak,” pinta akun @fitrians10 di kolom komentar instagram orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah itu.
Pemilik akun @zaramarwah15, mengaku salut dengan ketegasan yang dilakukan Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. “Keren si Jateng, ada banyak laporan yang bilang sekolah masih banyak yang bayar langsung dibuat kanal aduan,” tulisnya.
Pemilik akun @ariestabanu menyebut, kebijakan SMA/SMK/SLB Negeri harus gratis itu akan membuat pihak sekolah menjadi takut. Karena, menurutnya, jika sekolah harus benar-benar gratis, maka kegiatan di sekolah akan menjadi berantakan.
“Karena semua harus gratis, semua kegiatan sekolah jadi berantakan pak.. Anak2 pada minta ada acara wisuda dan study tour tapi pihak sekolah tidak berani mengadakan karena takut dianggap pungli. Padahal itu permintaan dari anak sendiri bukan dari pihak sekolah. Mohon solusinya pak,” tulisnya.
