Menurut Ganjar, ada beberapa catatan dari UNESCO yang harus segera diselesaikan. Ia mengatakan ada dua hal yang dibahas dalam rapat tersebut.
“Pertama, terkait dengan apa yang menjadi catatan dari UNESCO. Maka saya minta beberapa catatan ini ada yang menjadi jubir , satu pintu untuk bicara,” katanya saat ditemui usai rapat.
Ganjar menjelaskan, juru bicara tersebut nanti yang akan menyampaikan seluruh data, informasi, dan fakta yang ada kepada UNESCO, begitu juga sebaliknya.
“Nah saya minta itu agar apa yang kemarin menjadi beberapa catatan, misal ini kok terlalu masif bangunannya, ini kok terlalu dekat dengan Borobudur, dan sebagainya, itu bisa cepat dijelaskan agar kita semua menjadi rapi. Kita saling menyesuaikan, itu penting,” tegasnya.
Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan Borobudur adalah terkait tata ruang. Terkait hal ini, Ganjar mengatakan harus ada koordinasi yang intens antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
“Kedua, tentu saja betul-betul memperhatikan apa yang menjadi catatan tata ruang yang ada di sana. Jadi soal heritage (kebudayaan) berjalan, tata ruangnya pas, sehingga akselerasi bangunannya bisa dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, terkait beberapa catatan dalam pengembangan kawasan Borobudur itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Kita sudah membicarakan antara provinsi dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini menjadi cukup penting agar pembangunan sesuai waktu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Dirjen Kebudayaan sudah cukup bagus. Kalau Pak Dirjen bisa langsung berkomunikasi dengan UNESCO tentu saja ini akan jauh lebih baik,” katanya.
Adapun usulan Ganjar tersebut mendapat respons baik dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan maupun gubernur provinsi lain yang mengikuti rapat.
“Saya setuju dengan usulan satu pintu itu. Kita segera siapkan itu,” ujar Luhut.
