SERAYUNEWS– Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto menegaskan, jajarannya siap mengamankan Pilkada Serentak 2024. Situasi Kabupaten Purbalingga menjelang Pilkada, dalam kondisi aman dan kondusif.
Segala perkembangan situasi pasti qkan selalu monitoring dan antisipasi, agar situasi aman tetap terjaga.
“ore hari ini ada simulasi Sispamkota oleh Polres Purbalingga beserta jajaran, serta TNI dan stakeholder lainnya. Kami bersinergi terkait kesiapan menghadapi Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2024,” jelasnya, Kamis (22/8/2024) sore.
Dengan adanya simulasi ini, menunjukkan bahwa anggota siap dalam proses pengamanan Pilkada. Dengan harapan semoga Kabupaten Purbalingga tetap dalam situasi yang aman dan kondusif.
Polres Purbalingga menggelar simulasi Sispamkota, sebagai wujud kesiapan menghadapi pengamanan Pilkada 2024. Dalam simulasi tergambarkan ada unjuk rasa oleh ratusan massa yang menolak hasil Pilkada. Selanjutnya massa melakukan demonstrasi di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga.
Polisi dari Polres Purbalingga, mengamankan unjuk rasa bersiaga di depan kantor KPU dengan pleton dalmas awal. Selanjutnya pleton negosiator yang berisi Polwan, melakukan negosiasi dan mempersilahkan perwakilan masuk ke kantor KPU untuk beraudiensi.
Setelah audiensi, perwakilan massa tetap tidak puas dengan apa yang di sampaikan Ketua KPU. Selanjutnya massa lebih banyak datang untuk ikut berunjuk rasa hingga terjadi aksi anarkis.
Polisi dari Polres PurbaIingga, kemudian menerjunkan pleton dalmas lanjut menggunakan peralatan seperti tameng, helm, dan pelindung tubuh. Mereka berusaha mengendalikan situasi.
Tim K9 selanjutnya berusaha membubarkan massa yang semakin beringas menggunakan anjing pelacak.
Kemudian terjadi penembakan gas air mata dan penyemprotan air menggunakan kendaraan water canon. Tim Pengurai Massa (Raimas) kemudian datang hingga akhirnya massa tercerai berai membubarkan diri meninggalkan lokasi unjuk rasa.
Simulasi Sispamkota di hadiri oleh Forkopimda Kabupaten Purbalingga, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KPU Purbalingga, Bawaslu PurbaIingga serta sejumlah stakeholder terkait.
