Banjarnegara, serayunews.com
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Ganjar menginstruksikan pada kepala desa di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Instruksinya agar kepala desa mendata kembali warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan belum terintervensi.
Menurutnya, Kades menjadi pihak yang paling tahu kondisi di wilayah masing-masing, termasuk warga miskin ekstrem yang ada di wilayahnya. Untuk itu dia meminta para kades untuk mendata ulang warganya, sehingga mendapatkan data dan informasi yang valid.
“Tolong untuk dicek, mana warga yang tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber air, tidak memiliki listrik. Lalu, rumah kategori tidak layak huni, individu berisiko stunting, dan anak tidak sekolah,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, warga yang masuk kategori miskin ekstrem yang sakit-sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapatkan intervensi untuk dilaporkan.
“Nantinya data dari kades tersebut, kirikmkan ke camat kemudian ada verifikasi oleh bupati dan laporkan ke saya setiap pekan, supaya kita tahu perkembangannya,” katanya.
Di Jawa Tengah, masih terdapat 923 desa di 17 kabupaten masuk kategori kemiskinan ekstrem. Di Kabupaten Banjarnegara, ada 44 desa yang tersebar di 17 kecamatan yang menjadi prioritas penanganan. Sedangkan di Wonosobo, ada 53 desa di 12 kecamatan.
“Harapannya dengan berbagai intervensi yang kita lakukan, target tahun 2024 kemiskinan ekstrem habis,” katanya.
Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto, melaporkan kondisi dan perkembangan kemiskinan yang ada di Banjarnegara. Saat ini meski telah terjadi penurunan sebesar 1,03 persen, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 masih relatif tinggi.
“Angka miskin ekstrem juga turun dari 3,95 persen tahun 2021, menjadi 1,53 persen di tahun 2022,” katanya.
Penurunan jumlah angka kemiskinan dan miskin ekstrem tersebut, tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten. Di tahun 2023 ini, Banjarnegara juga mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11 miliar yang digunakan untuk rehab 608 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu dari APBD juga ada alokasi anggaran Rp3,2 miliar, untuk 193 unit rumah.
“Kita juga mendorong Baznas untuk turut serta menangani persolan RTLH ini. Bahkan tahun 2023 ini Baznas Banjarnegara mengalokasikan Rp9,5 miliar untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting,” katanya.
Di samping itu, dalam upaya penanganan miskin ekstrem, Kabupaten Banjarnegara juga melakukan pendampingan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa, replika dari program pemerintah provinsi.
