SERAYUNEWS – Cek Gubernur yang tidak hadir protes ke Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2025).
Pasalnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi berdatangan untuk menghadiri pertemuan penting bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Di antara yang pertama hadir ialah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang tiba sekitar pukul 09.10 WIB.
Tidak lama kemudian, kepala daerah lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) turut berdatangan.
Pertemuan ini menjadi sorotan karena membahas isu sensitif: kebijakan fiskal dan pemotongan dana transfer daerah.
Menkeu Purbaya sendiri terlihat memasuki Gedung Djuanda I Kemenkeu menjelang dimulainya pertemuan.
Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia menjawab dengan santai dan sedikit tersenyum.
“Saya belum tahu. Mereka pengen ketemu, ya sudah saya temuin,” ujar Purbaya, Selasa (7/10/2025).
Ia juga menanggapi kemungkinan adanya protes dari kepala daerah dengan nada tenang.
“Mau protes? Tapi biar saja, nanti kita lihat keuangan daerah seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa. Kita atur sesuai kondisi keuangan,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan media, berikut adalah 18 gubernur yang hadir dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan:
Dari pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi salah satu juru bicara yang cukup vokal.
Ia menyuarakan keberatan para kepala daerah terhadap kebijakan pemotongan dana transfer pusat.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” tegas Sherly seusai pertemuan.
Pernyataan Sherly menggambarkan kekhawatiran nyata dari para gubernur mengenai beban fiskal daerah yang semakin berat.
Terlebih, banyak pemerintah daerah sedang melaksanakan proyek-proyek infrastruktur besar dan rekrutmen PPPK yang membutuhkan anggaran tinggi.
Meski banyak kepala daerah datang, ada juga sejumlah gubernur yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Berdasarkan daftar peserta yang hadir, dapat disimpulkan bahwa gubernur dari provinsi di bawah ini tidak hadir menemui Menkeu Purbaya:
Ketidakhadiran para gubernur tersebut memunculkan beragam spekulasi. Sementara sebagian pengamat politik menilai absennya beberapa kepala daerah besar.
Adapun seperti dari Jawa Barat dan Jawa Timur bisa menjadi bentuk sikap politik diam terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Sejumlah analis fiskal juga menilai bahwa absennya beberapa gubernur bisa jadi merupakan strategi komunikasi politik, menunggu hasil pertemuan awal sebelum menentukan sikap resmi terhadap kebijakan pemotongan dana.
Salah satu isu utama yang mencuat dari pertemuan ini adalah kebijakan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) oleh Kemenkeu.
Pemangkasan dana tersebut dikabarkan mencapai 20 hingga 30 persen untuk tingkat provinsi, bahkan ada daerah seperti Jawa Tengah yang mengalami pemotongan hingga 60–70 persen di tingkat kabupaten.
Bagi pemerintah pusat, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Namun bagi daerah, pemotongan ini dinilai memberatkan karena berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pembayaran gaji aparatur sipil negara, terutama PPPK.***
