SERAYUNEWS — Pulau Nusakambangan selama ini identik dengan lembaga pemasyarakatan berpengamanan tinggi.
Namun, DPRD Kabupaten Cilacap menilai kawasan tersebut menyimpan potensi besar yang belum tergarap maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Pansus X DPRD Cilacap sekaligus legislator Fraksi PKB, Didi Yudi Cahyadi, menegaskan bahwa secara administratif Nusakambangan tetap bagian dari Kabupaten Cilacap, meskipun pengelolaannya berada di bawah kementerian terkait.
Ia mendorong pemerintah daerah membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar potensi kawasan tersebut dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama ini masyarakat tahunya Nusakambangan itu hanya penjara. Padahal luasannya sangat besar dan area pemasyarakatan mungkin baru sekitar 20 persennya saja,” ujar Didi, Kamis (14/5/2026).
Menurut Didi, Nusakambangan memiliki peluang pengembangan di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Ia menilai kolaborasi dengan BUMN maupun pihak swasta dimungkinkan selama sesuai regulasi.
“Kalau perusahaan bisa kerja sama, kenapa pemerintah daerah tidak bisa ikut memanfaatkan potensinya untuk masyarakat Cilacap,” katanya.
DPRD Cilacap juga menyoroti potensi pantai pasir putih Nusakambangan yang menghadap langsung ke laut selatan.
Berdasarkan hasil studi komparasi dengan Pangandaran, muncul dorongan untuk membuka kembali jalur wisata laut dari Kalipucang menuju Dermaga Sleko, Cilacap.
Menurut Didi, sejumlah pihak di Pangandaran bahkan menilai panorama pantai Nusakambangan lebih alami dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
Ia menambahkan, pembukaan jalur laut tersebut dinilai dapat menciptakan pertumbuhan wisata yang saling melengkapi antara Cilacap dan daerah sekitar.
“Kalau dibuka akan saling melengkapi dan sama-sama mendapat keuntungan dari sektor wisata,” jelasnya.
Selain pengembangan wisata laut, DPRD mendorong kajian pembangunan jembatan penghubung antara Cilacap–Nusakambangan serta akses menuju Kutawaru. Konsep tersebut terinspirasi dari jembatan antarpulau yang menjadi ikon ekonomi dan wisata di Batam.
Menurut Didi, jembatan akan mempercepat akses ke Kutawaru yang memiliki potensi budidaya kepiting, udang, dan hasil perikanan lainnya. Infrastruktur tersebut dinilai dapat menjadi ikon baru sekaligus pengungkit ekonomi lokal.
Ia juga berharap dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dari BUMN seperti Pertamina, dapat membantu realisasi rencana tersebut.
“Harapan kami CSR Pertamina bisa membantu pembangunan jembatan menuju Kutawaru,” ujarnya.
Didi optimistis pengembangan wisata Nusakambangan, pertanian, dan infrastruktur konektivitas dapat meningkatkan PAD Cilacap secara signifikan.
Ia memperkirakan pendapatan daerah yang saat ini berada di kisaran Rp1 triliun dapat meningkat hingga Rp1,5 triliun pada 2027–2028.
Menurutnya, kunci utama adalah keberanian pemerintah daerah melakukan lobi strategis ke pemerintah pusat dan BUMN agar potensi kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal.
DPRD menyebut pembahasan awal terkait pembangunan jembatan telah dilakukan bersama sejumlah OPD, termasuk dalam forum Pansus LKPJ.
Diskusi melibatkan perangkat daerah seperti BPKAD, Bapenda, dan Bappeda untuk penyusunan kajian dan naskah akademik.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar pengajuan rencana ke pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah.
“Kita ingin mewujudkan cita-cita besar Cilacap menjadi Singapore of Java,” pungkasnya.
