SERAYUNEWS- Papua kembali menjadi sorotan nasional usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil Pilgub Papua 2025 pada 17 September.
Paslon Nomor Urut 1, Benhur Tomi Mano-Constant Karma, mengajukan gugatan terhadap kemenangan Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen yang ditetapkan KPU sebagai pemenang.
Benhur–Constant menuding terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), mulai dari penambahan pemilih hingga anomali partisipasi. Namun, KPU Papua membantah tudingan itu dengan menegaskan bahwa semua prosedur sesuai aturan.
Kandidat Doktor UIN Saizu Purwokerto, Fadhil As. Mubarok dalam keterangannya menyebut, putusan akhir MK akan sangat bergantung pada kekuatan bukti Pemohon.
Apakah pelanggaran terbukti memengaruhi selisih suara? Ataukah MK tetap menguatkan argumen KPU bahwa proses berjalan benar?
Fadhil menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Papua tidak hanya menjadi wilayah strategis, tetapi juga bagian penting dari demokrasi partisipatif NKRI.
Pilkada damai dan inklusif menjadi target utama. Pemerintah memastikan tidak ada intimidasi atau kekerasan selama proses politik berlangsung.
Demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan.
Kedewasaan politik masyarakat Papua tercermin dari keterlibatan aktif dalam setiap proses demokrasi.
Langkah ini menjadi bukti bahwa demokrasi Papua tidak lagi sekadar ritual politik, tetapi sarana memperkuat legitimasi pemimpin yang dipilih rakyat.
Otonomi daerah menjadi salah satu kebijakan penting dalam pemerintahan Prabowo. Papua diberi ruang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan lokal.
Pembangunan infrastruktur: jalan, jembatan, bandara, hingga fasilitas dasar untuk membuka akses ekonomi.
⦁ Program rumah rakyat: Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan.
⦁ Ekonomi lokal: sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil masyarakat diperkuat agar tidak bergantung penuh pada pusat.
Otonomi ini tidak hanya berarti desentralisasi kekuasaan, tetapi juga upaya nyata memberdayakan masyarakat adat dan lokal agar terlibat dalam pengambilan keputusan.
Demokrasi Papua tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan rakyat. Pemerintah menegaskan bahwa akar masalah di Papua sering kali berhubungan dengan ekonomi dan ketidakadilan pembangunan.
Oleh karena itu, program pembangunan diarahkan untuk:
⦁ Mengurangi disparitas antarwilayah.
⦁ Menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang merata.
⦁ Membuka ruang dialog dan pendekatan humanis untuk meredam konflik sosial.
Ketika rakyat Papua merasa diperhatikan, ikatan mereka dengan NKRI akan semakin kuat.
Meski arah kebijakan sudah tepat, tantangan di Papua masih besar. Beberapa di antaranya:
⦁ Geografis sulit – wilayah pegunungan membuat akses pembangunan infrastruktur terhambat.
⦁ Konflik sosial – baik bersenjata maupun non-bersenjata, masih mewarnai kehidupan masyarakat.
⦁ Dana Otsus – transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masih sering dipertanyakan.
Masalah ini menuntut pengawasan ketat agar kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat paling bawah.
Keberhasilan pembangunan Papua bergantung pada dua hal utama: partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah.
1. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan.
2. Dana publik, khususnya Dana Otonomi Khusus, wajib dikelola secara terbuka dan diaudit.
3. Dialog berkelanjutan dengan tokoh adat, agama, dan sipil menjadi kunci meredam konflik.
Presiden Prabowo tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga turun langsung meninjau program strategis. Beberapa langkah nyata di Papua antara lain:
⦁ Peninjauan panen padi di Merauke sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
⦁ Pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
⦁ Penunjukan tim khusus untuk koordinasi percepatan pembangunan Papua, guna meminimalkan birokrasi.
Pendekatan ini menegaskan pergeseran paradigma: dari kebijakan lama yang militeristik, menuju pembangunan pro-rakyat dan humanis.
Integritas Papua dalam NKRI hanya bisa dipertahankan melalui kombinasi demokrasi yang sehat, otonomi yang kuat, dan kesejahteraan yang merata.
Kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan Papua bukan dengan paksaan, melainkan dengan pembangunan, keadilan, dan partisipasi rakyat.
Meski tantangan geografis, sosial, dan tata kelola dana masih ada, pendekatan humanis dan transparan memberi harapan baru bahwa Papua akan semakin kokoh dalam bingkai NKRI.
