SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap terus mengevaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hingga akhir Agustus, realisasi anggaran di 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai 58,23 persen untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 58,21 persen untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Target realisasi fisik sebenarnya ditetapkan 73,46 persen, namun pencapaiannya baru menyentuh 69,31 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap, Buddy Haryanto.
“Kalau kita kompare dengan fisik, targetnya 73,46 persen, tapi realisasi baru 69,31 persen. Ini karena memang banyak anggaran kas yang dijadwalkan di bulan September,” jelasnya, Senin (22/9/2025).
Buddy menjelaskan, keterlambatan realisasi anggaran disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, ada pekerjaan yang sudah selesai tetapi penyedia jasa belum mengajukan pencairan dana.
“Ada penyedia yang target pekerjaan 90 hari, tapi dalam 30 hari sudah selesai. Sayangnya, mereka belum mengajukan pencairan, sehingga ini menyumbang deviasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perencanaan awal perlu ditingkatkan agar lebih realistis, khususnya dalam penyusunan anggaran kas.
“Harapan kami, teman-teman OPD bisa memperhatikan sejak awal, sehingga gap antara perencanaan dan realisasi tidak terlalu tinggi,” tegas Buddy.
Buddy mengungkapkan, sejumlah OPD masih memiliki nilai serapan rendah, di antaranya bidang pendidikan dan pertanian.
Pemkab Cilacap menilai koordinasi lebih intensif sangat diperlukan agar realisasi bisa dipercepat pada sisa empat bulan terakhir 2025.
Secara keseluruhan, pagu anggaran APBD Cilacap 2025 mencapai Rp3,8 triliun. Hingga akhir Agustus, dana yang terserap baru Rp2,97 triliun. Sementara sisanya harus dikejar dalam periode September hingga Desember.
Meski realisasi hingga Agustus belum sesuai target, Buddy tetap optimis serapan anggaran akan terpenuhi.
“Saya optimis sisa anggaran di Oktober, November, dan Desember bisa terlaksana sesuai dengan target,” tandasnya.
Pemkab Cilacap menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target anggaran memerlukan komitmen dari seluruh OPD dan penyedia jasa agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
