SERAYUNEWS – Pemerintah telah memastikan bahwa gaji ke-13 tahun 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan akan segera cair.
Kebijakan ini kembali menjadi perhatian karena memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan finansial aparatur negara, khususnya pada pertengahan tahun yang identik dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga.
Berdasarkan ketentuan, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan berlangsung mulai Juni 2026. Namun, pelaksanaannya tidak serentak di seluruh instansi pemerintah.
Setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah memiliki alur administrasi masing-masing. Hal ini menyebabkan waktu penerimaan dapat berbeda-beda antar pegawai.
Sebagian mungkin menerima lebih awal di awal bulan, sementara yang lain baru memperoleh haknya menjelang akhir Juni atau bahkan awal Juli, tergantung kesiapan proses internal.
Program ini tidak hanya menyasar pegawai negeri sipil, tetapi juga mencakup berbagai unsur aparatur negara lain.
Selain itu, pegawai non-ASN tertentu juga berpotensi menerima gaji ke-13 selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan.
Besaran gaji ke-13 berdasarkan penghasilan pada Mei 2026. Nilainya tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga mencakup beberapa komponen tambahan.
Adapun komponen tersebut adalah sebagai berikut.
Dengan adanya berbagai komponen ini, jumlah yang diterima masing-masing pegawai tentu berbeda, tergantung posisi, golongan, dan instansi tempat bekerja.
Pemerintah juga merinci besaran gaji ke-13 berdasarkan kategori jabatan dan latar belakang pendidikan. Berikut gambaran lengkapnya.
a. SD/SMP/sederajat
b. SMA/D1/sederajat
c. D2/D3/sederajat
d. S1/D4/sederajat
e. S2/S3/sederajat
Rincian tersebut menunjukkan bahwa besaran gaji ke-13 dipengaruhi oleh jenjang pendidikan serta lama masa kerja, selain faktor jabatan.
Pemerintah menyampaikan bahwa pemberian gaji ke-13 memiliki tujuan utama untuk membantu kebutuhan keluarga aparatur negara.
Waktu pencairan yang bertepatan dengan tahun ajaran baru diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan anak.
Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya tambahan penghasilan, konsumsi rumah tangga diharapkan meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Proses pencairan berlangsung melalui instansi masing-masing. Untuk pegawai pusat, anggaran bersumber dari APBN, sedangkan pegawai daerah menggunakan APBD.
Setiap instansi bertanggung jawab memastikan data penerima valid dan proses berjalan sesuai aturan.
Gaji ke-13 tahun 2026 dipastikan mulai dicairkan pada Juni dengan nominal yang bervariasi, mulai dari sekitar Rp4 juta hingga lebih dari Rp31 juta.
Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara sekaligus upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tahun.***
