SERAYUNEWS – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut seorang presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres).
Hal tersebut selama mengikuti aturan yang ada. Salah satunya yaitu asalkan tidak menggunakan fasilitas negara yang melekat kepadanya.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Presiden Jokowi, hal itu tidak melanggar.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Presiden Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dalam kesempatan iti, Jokowi mengatakan presiden tak hanya pejabat publik. Dia menyebut presiden juga berstatus pejabat politik.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” lanjutnya.
Selanjutnya, saat di tanya mengenai apakah memihak dalam Pilpres 2024, Jokowi malah berkelalar. Dia bertanya balik ke wartawan.
“Itu yang saya mau tanya, memihak ndak,” ucap Jokowi.
“Itu (berkampanye) boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan di lakukan atau tidak di lakukan itu terserah individu masing-masing,” sebutnya.
Sementara itu, sikap kenegarawaan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian bahkan sorotan publik. Pasalnya, putra sulung Jokowi Gibra Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Seperti di ketahui, Gibran mendampingi Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Dalam pernyataan itu juga, terdapat Prabowo yang sedang mendampingi presiden sebagai jabatannya selaku Menhan.***
