SERAYUNEWS – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran kabinet dengan melantik lima pejabat baru pada Senin (27/4/2026). Lantas, Jumhur Hidayat partai apa?
Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Jumhur Hidayat yang resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Pelantikan ini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena posisi strategis yang diemban, tetapi juga karena latar belakang Jumhur yang dikenal sebagai aktivis sejak masa muda.
Ia menggantikan Hanif Faisol yang kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Menariknya, sebelum pelantikan berlangsung, Jumhur terlihat datang didampingi oleh dua tokoh yang juga dikenal vokal di ruang publik, yakni Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan.
Kehadiran keduanya semakin menegaskan bahwa sosok Jumhur tidak lepas dari dunia aktivisme dan pergerakan sosial.
Pertanyaan yang banyak muncul di tengah masyarakat adalah: Jumhur Hidayat berasal dari partai apa?
Secara historis, Jumhur memang pernah aktif di dunia politik praktis. Ia tercatat pernah bergabung dengan Partai Daulat Rakyat yang ikut dalam Pemilu 1999.
Di partai tersebut, ia bahkan dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Karier politiknya berlanjut ketika Partai Daulat Rakyat melebur bersama tujuh partai lainnya dan membentuk Partai Sarikat Indonesia pada 2002.
Dalam struktur partai baru itu, Jumhur tetap dipercaya menduduki posisi Sekretaris Jenderal.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, nama Jumhur lebih dikenal sebagai aktivis dan tokoh publik dibandingkan sebagai kader partai aktif.
Dengan kata lain, meskipun memiliki rekam jejak politik, ia tidak identik dengan partai tertentu saat dilantik sebagai menteri.
Jumhur Hidayat lahir di Bandung pada 18 Februari 1968. Latar belakang pendidikannya di Institut Teknologi Bandung menjadi titik awal perjalanan aktivismenya.
Sejak masih berstatus mahasiswa, ia sudah aktif dalam berbagai gerakan sosial dan politik.
Salah satu momen penting dalam hidupnya terjadi pada 1989, ketika ia terlibat dalam aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini.
Aksi tersebut berujung pada penahanan dirinya. Pengalaman dipenjara di usia muda justru semakin membentuk karakter Jumhur sebagai aktivis yang konsisten menyuarakan kritik dan perubahan.
Selain dikenal sebagai aktivis, Jumhur juga memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI pada 2007.
Selama menjabat, ia memimpin lembaga tersebut selama kurang lebih tujuh tahun.
Masa jabatannya berakhir pada 2014 setelah diberhentikan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Maret 2014.
Pengalaman panjang di lembaga pemerintah ini menjadi salah satu modal penting bagi Jumhur dalam menjalankan tugas barunya di bidang lingkungan hidup.
Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menghadapi sejumlah tantangan besar.
Isu lingkungan di Indonesia masih menjadi perhatian serius, mulai dari deforestasi, pencemaran, hingga perubahan iklim.
Dengan latar belakang sebagai aktivis, publik berharap Jumhur mampu membawa pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Apalagi, jabatan yang diembannya juga mencakup posisi strategis sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Langkah-langkah konkret seperti penegakan hukum lingkungan, pengelolaan limbah, serta perlindungan ekosistem menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Masuknya Jumhur ke dalam kabinet Kabinet Indonesia menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang bagi tokoh dengan latar belakang aktivisme.
Hal ini juga memperlihatkan bahwa rekam jejak di luar jalur politik formal tetap menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan publik.
Dengan pengalaman lintas sektor, mulai dari aktivisme, politik, hingga birokrasi, Jumhur dinilai memiliki perspektif yang cukup lengkap.
Kini, publik menanti bagaimana kiprah Jumhur Hidayat dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks di Indonesia.***
