SERAYUNEWS– Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) akan memberikan tambahan honor Ketua Rukun Tetangga (RT) di tahun 2024. Kebijakan itu diambil karena Ketua RT menjadi ujung tombak dalam sosialisasi program pemerintah. Selian itu, menjadi penerus informasi dari pemerintah kepada warga di tingkatan pemerintahan paling bawah.
Demikian disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Daerah Paguyuban Ketua Rukun Tetangga (Musda PKRT). Acara itu berlangsung di Graha Andrawina Owabong Cottage, Minggu (21/4/2024). “Jadi selain mereka mendapatkan honor dari pemerintah desa masing-masing, Pemkab juga akan mendapatkan tambahan honor dari Pemkab. Yang nanti anggarannya dari APBD kabupaten,” kata Bupati Tiwi.
Rencananya 5.125 Ketua RT di Kabupaten Purbalingga tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan honor masing-masing Rp60.000/bulan dari Pemkab. Selain itu mereka juga telah mendapatkan honor melalui anggaran pemerintah desa/kelurahan. Bupati Tiwi meminta agar masing-masing pemerintah desa/kelurahan minimal memberikan honor Rp 50.000/bulan untuk masing-masing ketua RT.
“Kami sangat mengapresiasi para Ketua RT yang selama ini ikut mendukung program-program pemerintah. Kalau tidak dibantu panjenengan semua, kami di pemerintah lebih atas, akan tidak maksimal,” jelasnya.
Musda PKRT untuk memilih Ketua dan pengurus PKRT Kabupaten Purbalingga. Bupati Tiwi berpesan agar siapapun ketua yang terpilih nanti bisa membawa PKRT sebagai organisasi yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.
“Siapapun yang terpilih saya harap mampu membawa PKRT lebih solid, kompak dan keberadaan PKRT yang sudah berjalan bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat,” tutur Bupati Tiwi.
Dalam kesempatan itu Bupati Tiwi mengucapkan terima kasih atas peran serta para PKRT dalam kontribusinya membantu pemerintah. Salah satunya membantu verifikasi pendataan kemiskinan. Selain itu keberadaanya juga mempermudah Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan berbagai sensus.
Bupati Tiwi juga mengapresiasi, berkat peran Ketua RT, program Universal Health Coverage (UHC) Pemkab Purbalingga dalam penjaminan kesehatan sudah tersosialisasi ke masyarakat dengan baik. Melalui capaian UHC masyarakat tidak mampu akan mendapatkan perawatan gratis di RSUD sekalipun belum memiliki BPJS Kesehatan.
“Ketua RT telah membantu memberi pemahaman bahwa masyarakat tidak mampu, tidak perlu lagi takut berobat ke RSUD baik karena takut biaya mahal atau tak memiliki BPJS,” katanya.
Sementara itu Ketua Panitia Musda PKRT, Imam Yulianto mengungkapkan terdapat tiga agenda dalam Musda. Masing-masing mendengarkan laporan kegiatan periode kepengurusan sebelumnya, pembahasan penyempurnaan AD ART didampingi ahli hukum dan pemilihan ketua.
“Musda menjadi jadi satu titik untuk bagaimana agar PKRT harus lanjut, harus besar dan harus bersinergi dengan pemerintah,” imbuhnya.
