Hal ini terungkap pada hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD tahun anggaran 2020 Triwulan III di aula Diklat Praja, pada Selasa (20/10/2020).
Dalam paparannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Cilacap Wasi Ariyadi mengatakan, alokasi penyediaan anggaran belanja langsung pada OPD, setelah perubahan sebesar Rp 1,486 triliun. Anggaran tersebut tersebar di 30 OPD dinas/badan/BLUD, 24 kecamatan, 10 bagian di Sekretariat Daerah, 84 SMP dan satu SKB serta 38 Puskesmas.
“Capaian kita masih dibawah target, rata-rata untuk realiasi diseluruh tingkat adalah 69,46 persen dari target 79,09 artinya masih ada deviasi negatif kurang lebih 9,6 persen,” ujarnya.
Pencapaian target OPD mencapai 70,81 dari target 69,46 persen, untuk kecamatan realisasi 65,42 persn, Setda realisasi 75,96 persen dan jajaran SMP dan SKB sebesar 49,5 persen serta Puskesmas 57,27 persen.
Hal ini menjadi peringatan karena triwulan IV waktunya sangat terbatas. Terutama karena adanya cuti bersama di akhir Bulan Oktober dan juga bulan Desember.
Dari 30 OPD, ada sembilan dinas yang realisasinya melampaui target. Meskipun demikian, masih ada empat dinas yang targetnya dibawah rata-rata, yakni Dinas Kesehatan 68,87 persen, BPBD dengan 50,35 persen, DPKUKM dengan 38,41 persen dan Disperkimta dengan 32,48 persen.
Sama halnya dengan kecamatan, ada 10 kecamatan yang dibawah target rata-rata untuk realisasi fisik kecamatan 65,42 persen. Kecamatan tersebut diantaranya, Sidareja, Kroya, Adipala, Cipari, Kampung Laut, Dayeuhluhur, Gandrungmangu, Cilacap Tengah, Wanareja, dan Cilacap Utara.
Camat Kroya Luhur Satrio Muchsin mengatakan jika belum tercapainya target realisasi fisik, dikarenakan masih adanya kegiatan fisik yang belum selesai, yakni pembangunan dan rehab gedung kantor senilai Rp 350 juta.
“Pembangunan ditargetkan selesai Bulan Desember, dan SPK pada awal Oktober, ada waktu tiga bulan pembangunan. Ini menggunakan anggaran definitif, tetapi kemarin ada kendala kekurangan persyaratan,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Perkimta Kabupaten Cilacap Sujito mengatakan jika sampai Oktober ini sudah mencapai 62 persen. Ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak sesuai target.
“Ada tiga pekerjaan yang anggaran cukup besar dan sampai saat ini masih progress dan ada yang tidak terealiasi,” ujarnya.
Anggaran tersebut yakni pengadaan tanah Cikawung senilai Rp 16,5 miliar masih dalam proses dan ditargetkan pada akhir bulan November selesai. Pengadaan tanah JJLS ruas Adipala-Bodo senilai Rp 9 miliar tidak bisa dilaksanakan dikarenakan trase jalan PU Provinsi belum menetapkan.
Serta DAK sanitasi senilai Rp 18,7 miliar. Awal terkena recofusing akan tetapi seuai dengan Keputusan Menteri Keuangan di akhir Bulan Agustus, sehingga baru dimulai pada Bulan September.
“Sampai hari ini, fisik sudah mencapai 70 persen, untuk pencairan anggaran baru 25 persen. Namun demikian kami targetkan di akhir November sudah selesai,” katanya.
Pekerjaan Dikebut 24 jam Non Stop
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf mengingatkan pada akhir bulan Oktober dan juga Desember terdapat cuti bersama. Sehingga akan memotong waktu.
Untuk itu, OPD, kecamatan dan Puskesmas yang realisasinya masih rendah harus mencermati. Serta didorong terus agar pembangunan segera diselesaikan.
“Nanti biar Camat, OPD dan juga pengadaan barang dan jasa, serta Asisten 2 (Ekonomi dan Pembangunan) supaya dievaluasi, apa yang harus dilaksanakan. Jika memang berpotensi tidak selesai ya jangan, kalau belum dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan ya dimotivasi,” ujar Sekda.
Sekda meminta kepada seluruh OPD untuk menambah waktu pelaksanaan pembangunan. Dari yang biasanya hanya delapan jam sehari, menjadi 16 jam, bahkan bisa 24 jam.
“Sudah disampaikan kalau bisa malam dilembur, jadi ada waktu 16 jam. Saya pernah diskusi dengan Bupati Banjarnegara Winchin, kenapa cepat selesai (dalam pembangunan, red) ternyata karena dilaksanakan selama 24 jam, yang biasanya siang saja, malam juga dilaksanakan. Dengan sistem bergantian. Saya akan cari metode gitu. Agar 24 jam. 8 jam siang, 8 sore, 8 malam,” katanya.
