SERAYUNEWS– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke Cilacap untuk melakukan asistensi, monitoring, dan evaluasi pasca kericuhan aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 lalu.
Kegiatan ini digelar di Ruang Gadri Kompleks Pendapa Wijayakusuma, Jumat (12/9/2025), dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah serta unsur Forkopimda.
Bupati Cilacap melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jarot Prasojo, memaparkan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah sebelum, saat, dan setelah aksi unjuk rasa.
Upaya tersebut, kata Jarot, diarahkan untuk menjaga kondusivitas wilayah dan mengantisipasi kerawanan sosial.
“Sudah kami laporkan secara lengkap baik tertulis maupun lisan ke Kementerian Dalam Negeri, mendapatkan apresiasi juga dari beliau,” ujar Jarot, didampingi Kepala Badan Kesbangpol Cilacap, Taryo, usai acara.
Jarot menegaskan, beberapa upaya konkret sudah ditempuh, di antaranya Patroli skala besar di titik-titik rawan konflik.
Kemudian dialog dengan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga jurnalis. Serta menjalankan instruksi pengaktifan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri, Ardi Djupri, menuturkan bahwa pihaknya hadir di Cilacap sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri.
Menurutnya, Mendagri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum telah mengeluarkan delapan arahan pasca aksi unjuk rasa di daerah, yang dituangkan dalam surat edaran resmi.
“Kami dari Kementerian Dalam Negeri dapat tugas dari Pak Menteri untuk melakukan kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi pasca aksi unjuk rasa atau demonstrasi di daerah. Kami ditugaskan di Kabupaten Cilacap,” jelas Ardi.
Ia menambahkan, dari hasil pemantauan, sebagian besar arahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Cilacap.
Termasuk salah satunya yang menjadi perhatian khusus Mendagri, yakni pengaktifan kembali pos ronda di lingkungan RT/RW.
“Sebagian besar sudah dilaksanakan. Bahkan yang menjadi atensi Pak Menteri, yaitu pembentukan dan pengaktifan Siskamling melalui pos ronda di tingkat RT/RW, juga sudah berjalan. Kami lihat dokumentasinya, dan memang sudah ada surat Bupati kepada Camat terkait hal itu,” ungkap Ardi.
Meski memberi apresiasi, Ardi mengingatkan agar kewaspadaan tidak kendor. Ia mencontohkan insiden tawuran antarkelompok warga di Pati yang terjadi tengah malam, sebagai pengingat bahwa potensi kerawanan sosial tetap ada.
“Walaupun saat ini laporan dari Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten 1 tadi situasi kondisi di Kabupaten Cilacap sudah kondusif, namun untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan perlu langkah antisipasi. Kejadian di Pati bisa jadi pelajaran penting,” ujarnya.
Kemendagri menilai langkah yang ditempuh Pemkab Cilacap sudah sesuai dengan arahan pusat dan menunjukkan komitmen menjaga stabilitas daerah.
Harapannya, pola kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat terus diperkuat agar tercipta suasana damai dan harmoni di Cilacap.
Selain paparan dan evaluasi, dalam forum tersebut juga digelar diskusi interaktif yang melibatkan FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jajaran Forkopimda.
Forum ini dimaksudkan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Cilacap.
