Purbalingga, serayunews.com
“Ini perlu agar tidak ada keluhan soal pembagian Bansos. Banyak laporan yang mengatakan tidak tepat sasaran. Makanya mari kita sama-sama kawal. Teman-teman LSM, kelompok masyarakat, media dan juga masyarakat bisa melakukannya. Kita ingin bantuan dari pemerintah tepat sasaran,” katanya usai menemui perwakilan Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga (FLKP) yang melakukan audensi terkait kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).
Ketua DPRD mengatakan jika mengacu data dari Pemkab Purbalingga angka kemiskinan di wilayah tersebut mencapai sekitar 15 persen. Di lain pihak hampir 60 persen warga mendapatkan bansos. Tapi anehnya setiap pembagian bansos selalu timbul persoalan.
“Ada laporan yang mengatakan datanya tidak akurat, penerima tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Ini tugas kita semua untuk mengawal agar bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Nanti dari hasil pantauan di lapangan tersebut akan disampaikan kepada bupati dan dinas terkait. Dengan demikian jika ada bansos yang tidak tepat sasaran, bisa ada evaluasi dan pendataan ulang. Pihaknya berterima kasih atas peran LSM dan sejumlah lembaga yang sudah melakukan pemantauan.
“Ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Seperti diketahui sejumlah LSM yang tergabung dalam Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga (FLKP) melakukan audensi dengan Ketua DPRD terkait kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).
Masing-masing LSM Sangga Langit, LSM Garda Bangsa, Pemuda Pancasila, Lindu Aji Perwira, LSM GMBI dan LSM BPPI. Mereka menyampaikan aspirasi seperti penolakan kenaikan harga BBM dan meminta pembagian bansos akibat adanya kenaikan BBM bisa tepat sasaran.
