Purbalingga, serayunews.com
“Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 15,30 persen, yang berarti turun daripada tahun 2021 yang jumlahnya 16,24 persen, namun angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga masih berada di peringkat empat tertinggi di Jateng. Ini perlu segera ada penyikapan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan,” kata Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Purbalingga tahun 2023, di Pendapa Dipokusumo, Kamis (30/3/2023).
Ketua DPRD Purbalingga juga menyikapi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menjadi 69,54. Menurutnya angka tersebut mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yang jumlahnya 69,15.
“Namun IPM Purbalingga tersebut masih lebih rendah daripada rata-rata IPM Provinsi Jateng yang jumlahnya 72,79,” paparnya.
Baca juga: [insert page=’tarik-minat-investor-pemkab-gaungkan-purbalingga-kota-industri’ display=’link’ inline]
Oleh karena itu menurutnya Pemkab Purbalingga perlu melakukan upaya peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita untuk bisa mencapai IPM sesuai rata-rata Provinsi Jateng.
Di bagian lain sambutannya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Purbalingga tersebut memberikan apresiasi atas sejumlah raihan prestasi Pemkab Purbalingga. Di antaranya capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami berharap penghargaan tersebut bisa menjadi pemicu untuk menciptakan prestasi lainnya,” ungkapnya.
Dia menambahkan Musrenbang tahun 2023 untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah secara tahunan. Nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Selanjutnya RKPD tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda RAPBD tahun 2024.
