SERAYUNEWS-Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, mendorong pemerintah Kabupaten Cilacap segera melakukan penyegaran pejabat pasca libur panjang lebaran Idulfitri 1446 H untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal. Dalam hal ini Ekanto menilai, percepatan penyegaran terkait dengan pengisian kekosongan jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Cilacap.
“Semoga setelah Idulfitri kita semua diberi keberkahan. Harapan kami, pasca libur panjang ini, pemerintah bisa segera melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ekanto, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, pemerintah perlu menyegarkan kembali sistem kerja dan fokus pada pembenahan pelayanan yang lebih efektif. “Pelayanan publik harus lebih baik dan lebih cepat, tentu hal ini sejalan dengan visi-misi yang diusung oleh mas Bupati Samsul Auliya Rachman dan mba Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya,” tambahnya.
Selain itu, Ekanto juga mengingatkan pentingnya pembenahan sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Ia menyebutkan bahwa beberapa posisi masih kosong dan perlu segera diisi. Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang beredar juga perlu diperhatikan dengan matang.
“Ini memerlukan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit, namun harus dijalankan dengan baik agar bisa berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
Salah satu sorotan utama Ekanto adalah kekosongan jabatan Sekda yang saat ini masih belum terisi secara definitif. Ia meminta agar proses seleksi Sekda dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan terbuka untuk umum.
“Kami juga berharap nanti Pansel untuk proses seleksi kiranya pada proses ini betul-betul transparan. Diharapkan nilai dari pada peserta seleksi untuk bisa dibuka selebar-lebarnya dibuka seterang-terangnya siapa mendapatkan nilai berapa, sehingga akan diharapkan akan menghasilkan pimpinan atau Sekda yang sesuai harapan Mas Bupati dan Mbak Wakil Bupati,” ujarnya.
Selain itu, Ekanto juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait RAPBD 2026. Ia mengingatkan bahwa ada pengawasan ketat dari pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran, seperti perjalanan dinas yang berlebihan atau kegiatan yang tidak mendesak.
“Kami berharap anggaran yang tidak tepat digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat Cilacap,” ujar Ekanto.
Lebih lanjut, Ekanto mengingatkan tentang pentingnya mempertimbangkan hibah kepada lembaga vertikal yang dianggap berlebihan. “APBD ini milik masyarakat Cilacap, berasal dari pajak masyarakat. Hibah yang tidak tepat sasaran perlu dipertimbangkan, dan dibuka transparansi anggarannya untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Ekanto menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Ia berharap agar proses seleksi Sekda dan pengelolaan anggaran bisa berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi, demi tercapainya pelayanan publik yang optimal dan memenuhi harapan masyarakat Cilacap.
