SERAYUNEWS – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap mengalokasikan anggaran perbaikan gedung DPRD melalui APBD Perubahan 2025 menuai sorotan masyarakat sipil.
Koordinator LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso, meminta Pemkab meninjau ulang langkah tersebut dan mengutamakan kebutuhan publik.
Ekanto mengaku membaca sejumlah pemberitaan tentang upaya Bupati Cilacap memasukkan perbaikan gedung DPRD ke dalam APBD Perubahan 2025.
Ia menilai kebijakan itu berisiko menggeser prioritas anggaran yang seharusnya menyentuh kebutuhan warga.
“Saya selaku masyarakat ingin memberikan masukan kepada Mas Bupati, sebaiknya jangan terlalu memaksakan untuk perbaikan gedung DPRD pada APBD perubahan 2025. Tempatkan saja anggaran yang sudah ada di APBD 2025 definitif ini,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, pemaksaan melalui APBD Perubahan dikhawatirkan mengganggu rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang lebih berdampak pada masyarakat luas.
“Saya mohon kepada Mas Bupati prioritaskanlah anggaran untuk kepentingan masyarakat dahulu. Sedangkan wakil-wakil rakyat ini bisa menunggu,” imbuhnya.
Ekanto mencontohkan, instansi eksekutif seperti Bappeda dan BPKAD pernah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan gedung baru, padahal kantor pelayanan publik itu dipakai setiap hari.
“Saya pikir wakil-wakil rakyat ini harus berlatih sabar untuk mendapatkan gedungnya kembali. Ini sekaligus pembelajaran, baik untuk DPRD maupun masyarakat agar lebih dewasa menyikapi persoalan,” tambahnya.
Pemkab Cilacap sebelumnya bergerak cepat menanggulangi dampak kerusuhan demonstrasi 30 Agustus 2025 yang merusak gedung DPRD.
Lobi utama, ruang fraksi, ruang komisi, hingga fasilitas elektronik mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian sekitar Rp5 miliar.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan perbaikan harus segera dilakukan agar fungsi DPRD kembali normal.
“Kita selesaikan dari APBD. Walaupun ada surat dari pemerintah pusat, memang akan dibiayai dari pusat, cuma ada klasifikasi kerusakan berat, sedang, dan ringan. Kalau kita melihat kemarin, masuk kategori ringan. Jadi untuk mempercepat, kita gunakan APBD,” jelasnya.
Syamsul menyebut anggaran perbaikan gedung akan diakomodasi melalui skema pergeseran dan ditambah sesuai kebutuhan.
Bupati mengingatkan bahwa kerusakan senilai Rp5 miliar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program kerakyatan.
“Intinya, masyarakat jangan mudah terprovokasi. Berita yang belum tentu benar jangan buru-buru dishare sebelum disaring. Kalau sampai rusak begini, yang rugi sebenarnya masyarakat sendiri,” tegasnya.
Kontroversi anggaran ini menjadi catatan penting. Pemkab berupaya memulihkan layanan legislatif secepatnya, sementara masyarakat sipil menuntut agar prioritas APBD tetap berpihak pada kebutuhan rakyat banyak, bukan pada perbaikan gedung dewan yang aktivitasnya dinilai tidak setiap hari penuh.
