Purwokerto, serayunews.com
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi membeberkan langkah pihaknya untuk membongkar kasus penyelewengan BBM. Kapolda mengatakan, akhir-akhir ini pihaknya juga melakukan pengungkapan kasus terkait penyalahgunaan BBM.
“Berdasarkan pengamatan jajaran Reserse Kriminal Khusus, kita sudah mengamankan 82 ton BBM, tersangkanya ada 75 orang yang sudah kita tangkap dan kita tahan,” kata Kapolda di sela acara focus group discussion (FGD) di Ruang Hastina Pura Convention Center (HCC) Hotel Java Heritage Purwokerto, Kamis (15/9/2022).
Kapolda membeberkan modus salah satu kasus penimbunan BBM dengan melanggar hukum.
“Mereka mengecer di berbagai pom bensin kemudian dikumpulkan, ada juga yang mengoplos dari pertalite menjadi permatax dengan bahan tertentu. Kemudian mencampur solar dengan bahan tertentu,” kata dia.
Di sisi lain, untuk menemukan solusi guna meringankan beban masyarakat imbas dari kenaikan BBM Polda Jawa Tengah menggelar FGD. FGD dengan berbagai element masyarakat berlangsung di Ruang Hastina Pura Convention Center (HCC) Hotel Java Heritage Purwokerto, Kamis (15/9/2022).
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi yang hadir dalam acara tersebut memberikan penjelasannya. FGD ini merupakan upaya preemtiv jajaran Polda Jawa Tengah dalam rangka mereduksi dampak kenaikan BBM di masing-masing Polres.
“Harapan kami, kita akan melakukan bersama-sama untuk menanggulangi dampak dari kebijakan pemerintah. Artinya bahwa bersama-sama kita bisa dalam rangka menyikapi kenaikan BBM di wilayah kita,” ujar dia.
Kapolda menambahkan, saat ini Polda Jawa Tengah telah mengelar FGD di 14 Polres. Hari ini FGD di Polresta Banyumas dan di Polda Jawa Tengah.
“Nanti gongnya di provinsi, jadi gunanya FGD adalah untuk memberikan satu solusi, kemudian melakukan diskusi bersama-sama,” kata dia.
Selain menggelar FGD, masih menurut Kapolda, pihaknya juga secara khusus mengawal bantuan dari pemerintah imbas kenaikan BBM. Caranya dengan mengerahkan Bhabinkamtimas. Kemudian direktorat intelijen juga akan menginduk di departemen sosial untuk menvalidasi penerimaan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak.
“Bersama-sama melakukan cek dan ricek pada saat pembagian kita lakukan pengamanan,” ujarnya.
