SERAYUNEWS – Dinamika keamanan dan peta politik di Timur Tengah diprediksi akan mengalami pergeseran drastis pasca berpulangnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Pakar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman, Agus Haryanto, menilai mata dunia kini tertuju pada proses suksesi kepemimpinan di Iran, mengingat Khamenei selama lebih dari tiga dekade menjadi poros kekuasaan politik dan religi di negara tersebut.
Agus Haryanto menegaskan, wafatnya Khamenei akan membawa konsekuensi strategis bagi stabilitas kawasan maupun arah kebijakan domestik Iran.
Khamenei dilaporkan gugur akibat operasi militer terintegrasi yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) dini hari.
Informasi tersebut kemudian diverifikasi oleh televisi nasional Iran pada Minggu (1/3/2026), bersamaan dengan pengumuman masa berkabung nasional.
Mengutip laporan Al Jazeera yang bersumber dari media Fars News Agency, otoritas Iran menetapkan masa duka selama 40 hari dan meliburkan aktivitas nasional selama satu pekan.
Menurut Agus Haryanto, konfirmasi resmi dari Teheran menguatkan informasi yang sebelumnya disampaikan pihak Barat.
“Ayatullah Khamenei dikonfirmasi telah gugur oleh Iran. Mereka barusan menyatakan masa berkabung selama 40 hari. Artinya, konfirmasi kematian beliau benar sebagaimana yg diungkapkan Amerika dan Israel beberapa waktu sebelumnya,” katanya.
Agus memproyeksikan, hilangnya sosok sentral seperti Khamenei akan menjadi tantangan besar bagi stabilitas internal Iran, sekaligus strategi militernya ke depan.
“Ini akan jadi tantangan besar untuk masa depan Iran, tidak hanya soal perang yang sekarang di hadapi, tetapi juga konstelasi politik dalam negeri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa Khamenei disebut telah lama menyiapkan skenario menghadapi konflik jangka panjang, termasuk menyiapkan penerus kepemimpinan.
“Khamenei menyatakan sebelumnya, dan seingat saya berulangkali bahwa beliau menyiapkan Iran untuk perang jangka panjang. Dan telah menentukan siapa penggantinya. Kematiannya menurutnya hanya soal waktu,” katanya.
“Kini kita menunggu bagaimana pemerintah Iran mengumumkan siapa pengganti, dan kebijakan terbarunya,” tambahnya.
Media The Times of Israel mengutip stasiun televisi Channel 12 yang menyebutkan sekitar 30 amunisi bom dijatuhkan dalam operasi yang dikoordinasikan bersama Amerika Serikat.
Namun, media Fars melaporkan narasi berbeda, bahwa Khamenei disebut sedang berada di kantor saat serangan mematikan itu terjadi.
Konfirmasi atas keberhasilan operasi militer ini juga disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Khamenei memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah politik Iran, mulai dari menjabat Presiden Iran pada 1981–1989 hingga menduduki posisi Pemimpin Tertinggi sejak 1989.
Agus menilai, wafatnya Khamenei yang terjadi di fase awal pertempuran berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan.
“Yang jelas, kematian beliau di hari pertama pertempuran ini mengagetkan dunia. Saya menduga akan menimbulkan reaksi dari sekutu Iran seperti Hizbullah dan Yaman,” katanya.
Agus juga memperkirakan respons militer balasan dari Teheran tidak dapat dihindari.
“Dan Iran kemungkinan akan melakukan serangkaian serangan yang lebih besar ke pangkalan militer AS di Timur Tengah,” katanya.
Di sisi lain, situasi geopolitik tersebut turut menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang dinilai cukup kompleks, terutama terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza Strip.
“Saya kira situasi Indonesia tidak mudah. Indonesia saat ini disebut memiliki peran dalam Board of Peace serta rencana pengiriman pasukan ke Gaza. Indonesia saat ini telah Aktif di Board of Peace dan memiliki rencana untuk pengiriman pasukan ke Gaza. Jd public global saya kira melihat kita lebih cenderung akan mengikuti apa agenda AS,” ucapnya.
Meski demikian, Agus menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia masih sangat dinamis.
“Kecuali, ada desakan besar dari publik dalam negeri, maka pemerintah akan menarik diri dari BoP,” katanya.
