SERAYUNEWS – Sosial media mendapat perhatian khusus, pada masa Pemilu 2024 mendatang. Sebab dari data yang ada, pemilih di Purbalingga didominasi oleh kaum milenial yang sangat melek internet. Sedangkan isu dan berita bohong di sosial media, sangat potensial memantik perpecahan atau gesekan.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga, Catur Sigit Prasetyo menyampaikan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Kabupaten Purbalingga sesuai klasifikasi usia, di dominasi kaum milenial atau pemilih kelahiran 1981 – 1996 sebanyak 247.145 orang atau 32%.
“Biasanya generasi Milenial itu lebih melek terhadap teknologi, sehingga mungkin antisipasi kita terhadap pemilu adalah berita-berita hoaks dan sebagainya,” kata Catur pada acara, Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Brata dan Candi 2023 – 2024, di Aula Kraca Bungur Purbasari Pancuranmas, Kecamatan Padamara, Jumat (13/10/2023).
Sedangkan untuk kategori lainnya, Pre-Boomer atau kelahiran sebelum 1945 ada sebanyak 3%, Baby-Boomer atau kelahiran 1946 – 1964 sebanyak 17%, Gen-Z atau kelahiran 1997 – 2007 sebanyak 21% dan Gen-X atau kelahiran 1965 – 1980 sebanyak 28%.
“Gen-Z ini biasanya orangnya tidak baperan (tidak mudah tersinggung), jadi mungkin tidak mudah terpolarisasi. Nah, mungkin nanti bisa di petakan Generasi Milenial, dan Gen-X yang mungkin baperan,” katanya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga, Teguh Irwanto mengungkapkan hasil identifikasi, tingkat kerawanan saat Pemilu di Kabupaten Purbalingga tergolong sedang. Meski demikian, ada beberapa isu strategis di Purbalingga yang harus menjadi perhatian bersama.
“Pertama adalah netralitas penyelenggara Pemilu, potensi polarisasi masyarakat. Selanjutnya juga mitigasi dampak penggunaan media sosial, karena segala sesuatunya banyak yang berawal dari media sosial. Karena media sosial adalah tempat yang sangat terbuka dan kerap kali jadi sarana menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” katanya.
Kalau persoalan yang sudah muncul saat ini, lanjut Teguh, mulai marak pemasangan alat peraga sosialisasi (APS). Pemasangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pihaknya bersama Satpol PP akan melakukan penertiban dengan mendahulukan peringatan.
Kapolres Purbalingga, AKBP Hendra Irawan mengungkapkan propaganda firehouse atau falsehood (semburan dusta) ada pada setiap tahapan. Ia mengantisipasi berbagai kerawanan seperti aksi protes, ancaman, gugatan, pengerahan massa besar-besaran, dan gesekan antar pendukung.
“Kemudian berita hoax dan ujaran kebencian baik melalui medsos maupun secara verbal,” katanya.
Sekda Purbalingga, Herni Sulasti mengungkapkan, berbagai kegiatan operasi keamanan termasuk Operasi Mantap Brata Candi tahun 2023-2024 ini merupakan upaya preventif aparat keamanan.
“Kami berpesan dalam rangka pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, harus merapatkan barisan dan terus meningkatkan sinergi lintas sektoral,” kata Herni.
