Kepala Dindukcapil Banyumas, Drs Hirawan Danan Putra MSi dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banyumas, Dodet Suryondaru dan narasumber lainnya, berfoto bersama di acara Forum Perangkat Daerah, Rabu (15/3/2023). ( Foto : Dok Dindukcapil)
Purwokerto, serayunews.com
Dalam forum perangkat daerah yang digelar, Rabu (15/3/2023), Kepala Dindukcapil Banyumas, Drs Hirawan Danan Putra MSi menyampaikan, pengadaan sarpras mendesak dilakukan, sebab alat yang sekarang tersebar di kecamatan-kecamatan merupakan pengadaan tahun 2010 dan sudah banyak yang rusak.
“Saat kita mendapat laporan dari kecamatan tentang kerusakan alat perekam, teknisi Dindukcapil langsung turun untuk memperbaiki, namun karena memang usia alat sudah tua, setelah diperbaiki kembali rusak. Sehingga memang harus diganti dan kita berharap pada anggaran perubahan 2023 dan anggaran tahun 2024, pergantian alat perekam ini bisa terealisasi,” jelasnya.
Dindukcapil Banyumas sudah mengajukan permohonan pengadaan alat perekam KTP el dan peralatan pendukung pelayanan administrasi kependudukan. Kebutuhan yang mendesak antara lain, server, personal komputer, printer cetak KTP el dan alat perekam KTP el.
Baca juga: [insert page=’ini-dukungan-dindukcapil-banyumas-terhadap-pelaksanaan-pemilu-2024′ display=’link’ inline]
Menurut Hirawan, server yang sekarang ada merupakan bantuan dari APBN tahun 2010, begitu pula dengan personal komputer dan alat perekam KTP el. Sehingga alat tersebut sudah berusia 13 tahun dan perlu dilakukan penggantian, karena sering terjadi permasalahan teknis yang berdampak pada terhambatnya pelayanan. Selain server, Dindukcapil juga mengajukan pengadaan 30 komputer baru, 10 unit printer KTP el, dua unit Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dua unit alat perekam KTP el mobile dan 22 unit alat perekam KTP el untuk dialokasikan ke kecamatan-kecamatan.
“Pendaftaran penduduk ini rutin dilakukan, sehingga harus ditunjang dengan peralatan yang memadai,” kata Hirawan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyumas, Dodet Suryondaru yang hadir dalam acara tersebut menyatakan apresiasinya atas kinerja Dindukcapil Banyumas di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebutuhan sarpras perekam KTP el memang mendesak dilakukan, namun mengingat kondisi APBD Banyumas sekarang ini, maka semuanya harus dilakukan secara bertahap.
Baca juga: [insert page=’dindukcapil-banyumas-gecarkan-sosialisasi-administrasi-kependudukan’ display=’link’ inline]
“Pada prinsipnya saya mendukung dan sepakat, bahwa kinerja Dindukcapil harus disupport dengan peralatan yang memadai. Karena itu, saya minta diinventarisir lagi, mana kebutuhan yang sangat mendesak dan mana yang masih bisa ditunda, karena tidak mungkin semua bisa dipenuhi tahun ini, sebagian akan dialokasikan pada tahun depan,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Dodet juga mendorong Dindukcapil Banyumas untuk memperluas kerjasama dengan pihak lain. Ia mencontohkan, kerjasama Dindukcapil dengan Kemenag merupakan terobosan yang bagus, namun di sisi lain masih banyak instansi pengguna data yang masih lambat mengupdate data kependudukan.
“Kasus yang saya temukan di lapangan, ada buruh pabrik yang BPJS kesehatannya ditanggung oleh perusahaan, ada juga ART yang ditanggung oleh majikannya. Saat mereka sudah berhenti bekerja, Dindukcapil sudah memperbarui status pekerjaan mereka, namun justru dari BPJS yang belum update data. Akibatnya, mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan layanan kesehatan dari pemerintah seperti KIS,” jelas wakil rakyat dari Partai Golkar ini.
