Purwokerto, Serayunews.com
Ketua DPD Golkar Banyumas, Arif Dwi Kusuma Wardana mengungkapkan, saat ini Banyumas tengah terjerat utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Total senilai Rp191 miliar. Sehingga calon bupati mendatang mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan dana PEN.
“Ini merupakan tanggung jawab bupati mendatang untuk mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya dana PEN. Jika tidak mampu, maka ada konsekuansi yang harus ditanggung daerah, yaitu kehilangan DAU,” kata Pangki, sapaan Arif Dwi Kusuma, Jumat (11/3/2022).
Pemkab Banyumas mendapatkan pinjaman dana PEN sebesar Rp191 miliar yang digunakan untuk berbagai macam pembangunan di sektor pariwisata. Antara lain pembangunan menara pandang di Jalan Soekarno senilai Rp70 miliar, kemudian pembangunan gedung serbaguna, area parkir serta sentra UMKM di kawasan tersebut senilai Rp40 miliar, pengembangan kawasan wisata Baturraden dan lain-lain.
“Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah berbagai sarana pariwisata tersebut dibangun, akan bisa dengan cepat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat masih juga harus dibuat produk hukum seperti Perda untuk menarik retribusi di lokasi wisata,” kata anggota Komisi 3 DPRD Banyumas ini.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas, Setya Ari Nugroho. Ia mengaku menyambut baik banyak bermunculannya nama-nama calon bupati. Sebab, dengan demikian akan semakin banyak alternatif pilihan bagi masyarakat, sekaligus juga menunjukan kaderisasi kepemimpinan di daerah berjalan.
Meskipun pilkada masih jauh, namun dengan mulai munculnya sejumlah nama, maka masyarakat bisa lebih awal untuk mengidentifikasi, menilai ketokohannya, sepak terjangnya dan lain-lain. Sehingga mulai muncul banyak pertimbangan serta perbandingan.
“Kalau kita welcome saja dengan banyaknya nama-nama calon bupati yang muncul, hanya saja memang para calon juga harus menyadari tanggung jawab yang harus dipikul ke depannya,” tuturnya.
Setya Ari menegaskan, calon pemimpin harus memahami potensi permasalahan di daerah. Misalnya terkait dana PEN, memang menjadi tanggung jawab bupati mendatang untuk pengembaliannya. Namun, lanjutnya, jika pengelolaan dana PEN bagus dan tepat waktu, maka akan mendatangkan PAD dan bupati mendatang juga mempunyai modal tambahan berupa tempat-tempat wisata atau sarana lainnya yang sudah dibangun dengan dana PEN.
“Jadi dana PEN itu bisa menjadi beban, tetapi bisa pula menjadi potensi positif untuk daerah ke depannya,” ujarnya.
Kepada para calon bupati mendatang, Setya Ari justru mengungkapkan bahwa calon harus mempunyai bekal yang mumpuni dalam segala bidang, terutama modal politik. Sebab, sebelum perhelatan pilkada, terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan umum untuk calon anggota legislatif, DPD dan pilpres. Sehingga, ibaratnya kondisi partai politik saat pilkada sedang dalam masa pemulihan setelah berjuang habis-habisan.
Harapan serta pesan untuk para calon bupati Banyumas juga disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra Banyumas, Rachmat Imanda. Menurutnya, muara dari pilkada adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga calon bupati mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan dan membuat rakyat Banyumas menjadi lebih sejahtera.
Selain itu, Imanda juga menekankan jika calon bupati harus mampu membuat pembangunan di Banyumas merata hingga ke pelosok. Meskipun tetap ada skala prioritas, tetapi tanpa mengesampingkan pemerataan pembangunan.
“Jika bicara waktu pelaksanaan pilkada yang sehabis pemilu legislatif, maka memang dibutuhkan calon yang benar-benar mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam hal strategi pemenangan, jaringan sekaligus finansial. Sebab pemilihan langsung harus menggerakan banyak komponen dan otomatis juga membutuhkan pembiayaan yang lebih besar,” jelasnya.
Saat ini Gerindra sendiri masih fokus melakukan konsolidasi internal dan belum ada komunikasi dengan calon manapun. Ketua Fraksi Gerindra ini menyebut, idealnya Gerindra bisa mengusung calon dari kader sendiri, namun hal tersebut tergantung dari hasil komunikasi politik dengan partai lainnya.
