SERAYUNEWS- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada penghentian layanan, melainkan penyesuaian skema distribusi agar selaras dengan pelaksanaan ibadah puasa di berbagai daerah Indonesia.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh penerima manfaat tetap memperoleh asupan gizi yang aman, layak, dan berkualitas.
Skema ini mencakup pembagian makanan siap santap dengan daya tahan hingga 12 jam, sehingga dapat dikonsumsi saat waktu berbuka puasa tanpa mengurangi nilai gizinya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menjaga kesinambungan program strategis nasional di tengah pelaksanaan ibadah Ramadan. Pemerintah menilai MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi instrumen penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Melansir berbagai sumber, berikut kami sajikan ulasan selengkapnya:
Badan Gizi Nasional menegaskan mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan akan disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat di tiap daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa di wilayah dengan mayoritas penduduk menjalankan ibadah puasa, makanan tetap dibagikan pada jam sekolah seperti biasa, namun tidak dikonsumsi di tempat.
“Seperti tahun sebelumnya, untuk daerah yang mayoritas berpuasa, makanan dibagikan saat jam sekolah dan dibawa pulang oleh anak-anak untuk dikonsumsi saat berbuka,” ujar Dadan.
Dia menambahkan bahwa skema ini diterapkan agar pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
Peserta didik diperbolehkan membawa pulang makanan tersebut ke rumah. Menu yang disiapkan merupakan makanan siap santap dengan teknologi pengemasan yang mampu menjaga kualitas hingga 12 jam, sehingga aman dikonsumsi saat berbuka puasa tanpa risiko penurunan mutu.
Sementara itu, untuk daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa, penyaluran MBG tetap berjalan dengan pola normal tanpa perubahan. Anak-anak tetap menerima dan mengonsumsi makanan bergizi di sekolah sebagaimana hari belajar biasa.
Kebijakan fleksibel ini dinilai mampu menjawab keberagaman kondisi masyarakat Indonesia, sekaligus memastikan tidak ada kelompok penerima manfaat yang terabaikan selama Ramadan.
BGN menegaskan bahwa kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menjadi prioritas utama dalam program MBG selama bulan puasa. Untuk kelompok ini, penyaluran makanan dilakukan secara reguler tanpa penyesuaian waktu maupun skema distribusi.
Langkah tersebut diambil karena kelompok ibu dan balita masuk dalam kategori intervensi gizi berkelanjutan yang tidak dapat ditunda. Asupan nutrisi harian dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan pencegahan stunting sejak dini.
Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan gizi kelompok prioritas tetap terpenuhi secara optimal meskipun terjadi penyesuaian skema bagi peserta didik yang menjalankan puasa. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga kualitas generasi masa depan.
Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan tetap beroperasi selama Ramadan. Namun, BGN memperketat pengawasan operasional guna menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dapur yang tidak memenuhi ketentuan akan ditutup sementara untuk menjalani evaluasi menyeluruh, termasuk aspek tata kelola, kebersihan, dan manajemen distribusi.
BGN menilai keberadaan dapur SPPG bukan hanya fasilitas produksi makanan, melainkan bagian dari sistem pemenuhan gizi nasional yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan ketat menjadi kunci keberlanjutan program.
Pada tahun 2026, BGN menargetkan program MBG dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target ambisius ini mencakup pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga tenaga pendidik.
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah terus mempercepat penambahan jumlah dapur SPPG di berbagai daerah. Hingga awal 2026, puluhan ribu dapur telah beroperasi dan terus diperluas untuk menjamin pemerataan layanan.
BGN optimistis target nasional tersebut dapat tercapai dalam waktu relatif singkat berkat dukungan infrastruktur, anggaran yang memadai, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Program MBG didukung oleh anggaran negara yang signifikan. Pemerintah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk memastikan keberlanjutan program ini, termasuk dukungan dana cadangan guna mengantisipasi kebutuhan operasional tambahan.
Selain berdampak pada pemenuhan gizi, keberadaan dapur SPPG juga memberikan efek ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Setiap dapur mampu menyerap puluhan tenaga kerja lokal, mulai dari tenaga produksi hingga distribusi.
Dengan demikian, MBG tidak hanya berperan sebagai program sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah dan sarana pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.
Keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis selama Ramadan 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga akses gizi masyarakat tanpa terhambat momentum ibadah. Penyesuaian skema yang diterapkan mencerminkan pendekatan adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya yang beragam.
Dengan dukungan dapur SPPG yang terus bertambah, standar keamanan pangan yang diperketat, serta anggaran yang memadai, MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
