Sabtu, 10 Desember 2022

Sejumlah Fraksi di DPRD Purbalingga Kritisi Turunnya Pendapatan di RAPBD Tahun 2023

Juru bicara FPDIP Tongat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Raperda RAPBD Tahun 2023, dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga, Kamis (29/9/2022). (Dok Humas Pemkab Purbalingga)

Sejumlah fraksi di DPRD Purbalingga mengkritisi turunnya pendapatan di Rancanagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023. Hal tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (29/9/2022).


Purbalingga, serayunews.com

Fraksi PDIP (FPDIP) melalui juru bicaranya, Tongat menyampaikan pihaknya menyarankan agar Pemkab melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD, serta pembaruan data potensi PAD sesuai dengan kondisi riil dan peningkatan kualitas SDM pengelola PAD. Selain itu, upaya tersebut agar dilakukan secara terprogram dan juga terarah serta memperhatikan juga upaya antisipasi guna menghindari adanya kebocoran dalam pelaksanaannya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Tenny Juliawati yang menjadi juru bicara dalam penyampaian Pandangan Fraksi Partai Golkar (FPG) menyampaikan fraksinya merasa tidak cukup waktu untuk membahas berbagai hal terkait kesejahteraan masyarakat di RAPBD tahun 2023. “Fraksi Golkar meminta waktu yang cukup untuk membahas RAPBD Tahun 2023,” tegasnya.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Adi Yuwono dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan Pemkab tidak mempunyai optimisme dalam penyusunan APBD tahun 2023, terutama dalam menentukan target pendapatan daerah.

“Pemerintah Daerah hanya menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,73 miliar. Terkait dengan pendapatan transfer fraksi kami juga berpendapat masih ada peluang pendapatan transfer yang bisa didapatkan oleh Pemerintah Daerah misalnya dana intensif daerah (DID),” katanya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) melalui pandangan fraksi yang dibacakan Setiyani Rahayu juga menaruh perhatian atas menurunnya sumber pendapatan pada RAPBD 2023. FPAN meminta agar pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan melakukan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah, termasuk melakukan efisiensi pengelolaan dan inovasi serta bekerja keras dalam meningkatkan dana perimbangan atau dana transfer.

“Termasuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, agar Pemerintah Daerah lebih bekerja keras lagi untuk mendapatkan pendapatan hibah. Mohon Tanggapan,” katanya.

Sebelumnya dalam sambutan saat penyerahan RAPBD Tahun 2023 di rapat paripurna DPRD sehari sebelumnya, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan pendapatan daerah di RAPBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1,98 triliun. Jumlah ini lebih rendah Rp36,34 miliar dibandingkan APBD Murni tahun 2022. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp295, 95 miliar.

“Jumlah ini lebih tinggi Rp10,73 miliar dibandingkan di APBD murni tahun 2022,” terangnya.

Selain itu pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,67 triliun atau lebih rendah Rp42,40 miliar dibandingkan APBD murni tahun 2022. Hal ini terutama diakibatkan karena berdasarkan informasi dari pemerintah pusat bagian dana alokasi khusus (DAK) mengalami penurunan.

Ketua DPRD HR Bambang Irawan yang memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi tersebut mengatakan selanjutnya bupati akan memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi tersebut. Secara simbolis dilaksanakan juga penyerahan pandangan umum fraksi yang diterima oleh Wabup Sudono mewakili bupati.

Berita Terpopuler

Berita Terkini